Presidential Impeachment Procedure in Indonesian Constitutional Law

 

Impeachment of the President is a constitutional mechanism that serves as a form of checks and balances on executive power within a democratic system of governance. In Indonesia, this procedure is systematically regulated under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945), particularly after the third amendment. However, unlike some countries that adopt a pure presidential system, the impeachment mechanism in Indonesia carries unique characteristics and challenges.

Legal Basis for Presidential Impeachment in Indonesia

The procedures for impeaching the President and/or Vice President are governed by:

• Articles 7A and 7B of the 1945 Constitution (UUD 1945)
• Rules of Procedure of the House of Representatives (DPR) and the People’s Consultative Assembly (MPR)

Article 7A of the 1945 Constitution states:

“The President and/or Vice President may be dismissed during their term of office by the People’s Consultative Assembly on the recommendation of the House of Representatives, if they are proven to have committed a legal violation in the form of treason against the state, corruption, bribery, other serious criminal offenses, or disgraceful acts, and/or if they are proven to no longer meet the qualifications as President and/or Vice President.”

 

Stages of the Presidential Impeachment Procedure

1. Proposal by the House of Representatives (DPR)
   The process begins with the DPR, which must gather strong evidence that the President or Vice President has committed one of the violations specified in Article 7A. This step requires:
• Approval by two-thirds of DPR members present at a plenary session, with a quorum of two-thirds of the total DPR membership in attendance.
2. Request for Opinion from the Constitutional Court (MK)
   Once the proposal is approved, the DPR submits a request to the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi or MK) to assess whether the President has indeed committed the alleged violations. At this stage, the MK acts as an independent judicial body tasked with objectively examining the evidence and arguments.
3. Decision by the Constitutional Court
   If the MK concludes that the President is guilty of serious legal violations or no longer meets the qualifications as head of state, the process moves to the next stage.
4. Plenary Session of the People’s Consultative Assembly (MPR)
   The MPR then holds a plenary session to decide on the dismissal of the President or Vice President. This decision must be made within 30 days of receiving the MK’s ruling, with at least three-quarters of MPR members in attendance and two-thirds of those present voting in favor of the dismissal.

 

Criticism and Challenges of the Impeachment Procedure in Indonesia

1. High Political Thresholds
   The procedure sets very high political requirements from both the DPR and the MPR. While this acts as a safeguard for government stability, it also makes impeachment difficult—even when there is strong suspicion of misconduct.
2. Institutional Independence
   Although the MK is legally independent, in political practice, concerns persist over potential political interference or conflicts of interest—especially if MK justices have affiliations with certain political factions.
3. Ambiguity of the Term “Disgraceful Acts”
   The Constitution does not clearly define the term “disgraceful acts,” which opens the door to subjective interpretations. This ambiguity can be exploited for political purposes, rather than upholding legal and constitutional integrity.
4. Historical Context of Impeachment in Indonesia
   Since the reform era, no Indonesian President has been successfully impeached through this constitutional process. The case of President Soeharto in 1998 involved a resignation amid public pressure, not a formal impeachment under the Constitution.

 

Comparison with Other Countries

Country	Main Mechanism	Unique/Critical Points
United States	Vote in the House of Representatives, trial in Senate	More political; no role for Constitutional Court
South Korea	Involves the Constitutional Court	Similar to Indonesia but more efficient
Philippines	Through Congress and the Supreme Court	More judicial in nature compared to Indonesia

 

Conclusion

The Indonesian presidential impeachment procedure is a hybrid of legal and political processes, aimed at balancing governmental stability with leadership accountability. However, the high political thresholds and ambiguous constitutional norms risk undermining the oversight function.

To strengthen Indonesia's democracy, the following steps are recommended:

• Clarify or revise articles with multiple interpretations in the Constitution.
• Ensure transparency and accountability at every stage of the impeachment process.
• Promote constitutional literacy among the public, enabling citizens to become active participants—not merely passive observers—in the constitutional system.

---

Meta Description (for SEO):

Learn about the presidential impeachment process in Indonesia as outlined in the 1945 Constitution. This article critically and comprehensively explores the legal stages, political challenges, and international comparisons.

Keywords (for SEO):

Indonesian presidential impeachment, impeachment procedure, UUD 1945, Constitutional Court, constitutional law, DPR, MPR, Indonesian political system

 

Prosedur Impeachment Presiden dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia

Impeachment atau pemakzulan Presiden adalah salah satu mekanisme konstitusional yang menjadi wujud pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan demokratis. Di Indonesia, prosedur ini telah diatur secara sistematis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya setelah amandemen ketiga. Namun, tidak seperti beberapa negara lain yang menerapkan sistem presidensial murni, mekanisme impeachment di Indonesia memiliki nuansa dan tantangan tersendiri.

Landasan Hukum Pemakzulan Presiden di Indonesia

Prosedur pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam:

• Pasal 7A dan 7B UUD 1945
• Tata tertib DPR dan MPR

Pasal 7A UUD 1945 menyatakan:

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik jika terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Tahapan Prosedur Impeachment Presiden

1. Usulan dari DPR

Langkah pertama dimulai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR harus mendapatkan bukti kuat bahwa Presiden/Wakil Presiden melakukan salah satu pelanggaran seperti yang disebutkan dalam Pasal 7A. Proses ini membutuhkan:

• Persetujuan 2/3 anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna, dengan kuorum 2/3 dari seluruh anggota DPR yang hadir.

2. Permintaan Pendapat ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Setelah usulan disetujui, DPR menyampaikan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah Presiden benar-benar melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A. Di tahap ini, MK berperan sebagai badan yudikatif independen yang mengkaji bukti dan argumen secara objektif.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Jika MK menyatakan bahwa Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berat atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala negara, maka proses lanjut ke tahap berikutnya.

4. Sidang Paripurna MPR

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kemudian menyelenggarakan sidang paripurna untuk memutuskan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden. Keputusan MPR dilakukan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah menerima putusan dari MK, dengan dihadiri sekurang-kurangnya sedikit ¾ dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

 

Kritik dan Tantangan dalam Prosedur Impeachment di Indonesia

1. Tingginya Ambang Batas Politik

Prosedur ini menetapkan syarat politik yang sangat tinggi, baik dari DPR maupun MPR. Hal ini dianggap sebagai pengaman terhadap stabilitas pemerintahan, namun sekaligus menyulitkan pemakzulan meski ada dugaan kuat pelanggaran.

2. Independensi Lembaga

Meski secara hukum MK bersifat independen, dalam praktik politik, muncul kekhawatiran akan adanya intervensi politik atau konflik kepentingan, terutama jika hakim-hakim MK terafiliasi dengan pihak-pihak tertentu.

3. Ketidakjelasan Istilah "Perbuatan Tercela"

UUD tidak secara eksplisit mendefinisikan “perbuatan tercela,” sehingga menimbulkan potensi penafsiran subjektif. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis, bukan untuk kepentingan hukum dan konstitusi.

4. Panggung Sejarah Pemakzulan di Indonesia

Sejak era reformasi, belum ada Presiden Indonesia yang berhasil dimakzulkan lewat prosedur ini. Kasus Soeharto pada 1998 merupakan pengunduran diri di tengah tekanan publik, bukan hasil dari mekanisme konstitusional pemakzulan.

---

Perbandingan dengan Negara Lain

Negara	Mekanisme Utama	Unik/Kritis
Amerika Serikat	Pemungutan suara di DPR, sidang di Senat	Lebih politis, tidak melibatkan Mahkamah Konstitusi
Korea Selatan	Mahkamah Konstitusi terlibat	Mirip dengan Indonesia namun lebih efisien
Filipina	Melalui Kongres dan Mahkamah Agung	Lebih yudisial dibanding Indonesia

---

Kesimpulan

Prosedur pemakzulan Presiden dalam hukum ketatanegaraan Indonesia adalah sistem campuran antara proses hukum dan politik, yang bertujuan menjaga keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan akuntabilitas pemimpin. Namun, tingginya syarat politik dan multitafsirnya norma konstitusi berpotensi melemahkan fungsi pengawasan itu sendiri.

Untuk memperkuat demokrasi Indonesia, perlu ada:

• Revisi atau penjabaran lebih lanjut terhadap pasal-pasal yang multitafsir.
• Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses pemakzulan.
• Pendidikan konstitusi kepada publik agar masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam sistem ketatanegaraan.

---

Meta Description (untuk SEO):

Pelajari prosedur impeachment Presiden di Indonesia berdasarkan UUD 1945. Artikel ini mengupas tahap hukum, tantangan politik, dan perbandingan internasional secara kritis dan komprehensif.

Keywords (untuk SEO):

impeachment Presiden Indonesia, pemakzulan Presiden, prosedur pemakzulan, UUD 1945, Mahkamah Konstitusi, hukum tata negara, DPR, MPR, sistem pemerintahan Indonesia