Oleh: Dr (c) Warsito, SH., M.Kn.
Saudaraku
sebangsa dan setanah air!. Perhelatan akbar perpolitikan di tahun 2019 ini, meski
suhunya sudah mulai memanas menjelang Pemilu Legislatif dan Pilpres April 2019
nanti, sebagai bangsa yang berbingkai Bhinneka Tunggal Ika kita harus menjaga
keutuhan wilayah NKRI dengan cara menyayangi dan mencintai, agar keutuhannya
tidak tercabik-cabik karena perbedaan warna partai politik. Sebagai bangsa yang
besar kita harus menyadari, bahwa kontestasi politik bukanlah ajang untuk permusuhan
antar anak bangsa dari perbedaan warna-warni bendera partai politik. Partai
politik semestinya berlomba-lomba memiliki program yang baik untuk ditawarkan
kepada rakyat agar masyarakat menjadi sejahtera karenanya.
NKRI TIDAK DAPAT DILAKUKAN PERUBAHAN
NKRI didalam konstitusi sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi tidak dapat dilakukan perubahan UUD 1945. Hal ini kita pernah punya pengalaman pahit kehilangan Timor-Timur dan lepasnya Sipadan dan Ligitan.
Soal siapa yang akan terpilih menjadi Presiden
nanti, meski kita berbeda pilihan, jika sudah ditetapkan terpilih oleh KPU
(Komisi Pemilihan Umum), apabila sengketa sudah diputus incracht oleh Mahkamah Konstitusi (MK) maka hukumnya wajib kita mengakui, menghormati dan
menjunjung tinggi bahwa itu adalah pemimpin kita bersama. Sebagai orang yang
bijak kita harus paham, bahwa memimpin negeri yang besar ini tidaklah mudah, tentu
banyak hambatan didalamnya. Pro kontra kepemimpinan pasti terjadi di
tengah-tengah masyarakat yang heterogen ini, meski apa yang dilakukan pemimpin itu
sudah benar, baik dan tepat. Siapa pun sebagai pemimpin negeri ini harus
mendengarkan aspirasi rakyat, namun apabila pemimpin sudah mengerjakan tugasnya
dengan baik dan benar masih ada saja yang menyalahkan, sebagai pemimpin kita harus
memiliki prinsip berani mengambil keputusan dengan mempertimbangkan norma-norma
kepatutan, kebiasaan, agama dan undang-undang. Jika pemimpin sudah berbuat baik
masih ada saja yang menyalahkan, maka jangan buru-buru kita menyalahkan diri
sendiri, lihat dulu siapa yang menyalahkan itu, jangan-jangan yang menyalahkan itu malah yang buruk sendiri, sebab di matanya, apa yang dilakukan oleh lawan politiknya meski baik, tetap saja selalu salah. Sebenarnya lawan politik
(oposisi) pun memiliki tugas mulia untuk ikut mengontrol jalannya pemerintahan,
jika pemerintah sudah bekerja dengan benar sesuai panduan konstitusi, maka kita
semua harus mendukung, sebaliknya, manakala kebijakan yang dilakukannya
menyimpang dari garis amanat rakyat, maka perlu di ingatkan dengan cara yang baik
sesuai adat ketimuran. Dalam hal kepemimpinan baik ditingkat keluarga, sampai
presiden pasti akan diuji oleh Allah SWT, meski apa yang sudah kita lakukan itu baik dan
benar, belum tentu mendapat sambutan antusias sepenuhnya dari rakyat. Hal ini
justru ujian bagi pemimpin karena pertanda Allah SWT akan menaikkan derajat kita
menjadi lebih tinggi lagi.
Maka setiap
pemimpin harus punya komitmen dan prinsip, jika apa yang sudah dilakukan itu
baik menurut norma-norma yang saya sebutkan diatas maka kebijakan tersebut
harus tetap jalan demi menggapai kesejahteraan rakyat.
