Selasa, 26 Januari 2016

Mengapa MK Membolehkan Politik Kekerabatan?


Oleh WARSITO
Kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Satyagama, Jakarta             Dosen Fakultas Hukum Universitas Satyagama, Jakarta


Pada hari, Rabu, tanggal 8 Juli 2015 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK), melalui Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 telah mencabut haramnya dinasti politik keluarga petahana mengikuti Pilkada. Putusan MK tersebut dipuji sekaligus dicaci. Dipuji, oleh orang-orang yang hak asasinya dipasung tidak diperbolehkan mengikuti Pilkada. Dicaci, oleh orang-orang yang menghendaki  politik kekerabatan (nepotisme) segera diakhiri. Berangkat dari Pro kontra putusan MK, masing-masing memiliki argumentasi, baik dari perspektif politik maupun kajian hukum ketatanegaraan. Putusan Mahkamah Konstitusi untuk menganulir larangan keluarga petahana mengikuti Pilkada sudah tepat dan perlu diapresiasi, karena yang diputuskan menyangkut norma konstitusionalitas hak dasar sebagai warga Negara. Larangan keluarga petahana ikut serta Pilkada, dianggap memiliki konflik kepentingan, kelihatannya aturan yang baik untuk menghindari nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan (a buse of power), kita tidak menutup mata memang adanya pelanggaran seperti itu. Akan tetapi, pemasungan hak asasi oleh orang lain akan mengacaukan konstitusi dan hukum ketatanegaraan Indonesia, dan dipastikan bertentangan dengan UUD 1945. Adapun Pasal-Pasal UUD 1945 berikut ini dilanggar MK, jika larut mengikuti opini publik memutuskan larangan keluarga Petahana ikut Pilkada.
Pertama, Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Kedua, Pasal 28D Ayat (1) sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
Ketiga, Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 sebagai berikut: “Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.
Ke empat Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut: “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.
Pasal 7 huruf r UU No 8 Tahun 2015, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang  yang ingin membatasi calon Pilkada bagi keluarga Petahana tidak ada dasar hukum yang membenarkan, maka harus ditolak. Oleh karena itu, meski aturan larangan keluarga Petahana mencalonkan Pilkada sudah lolos melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada,  MK yang memilki kewenangan menguji UU terhadap UUD 1945 harus menganulir isi Undang-Undang yang secara filsafati dibuat tidak memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
     Lolosnya larangan keluarga petahana mengikuti Pilkada  diatur didalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang No 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada, akibat kecerobohan pembuat Undang-Undang  tidak memenuhi kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh UU P3 (UU No 12 Tahun 2011, Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Amanat pasal 6 Undang-Undang tersebut menyatakan, bahwa Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Batas Penalaran Logis
Jika MK mengabulkan larangan keluarga petahana mengikuti Pilkada, justru menciptakan ketidakpastian hukum. Dalam batas penalaran logis, jika orang tuanya sebagai bupati/walikota atau gubernur melakukan korupsi, apakah anak-anaknya yang tidak berdosa harus ikut dihukum gantung? Adilkah Pasal-Pasal yang mengatur demikian?. Jika dicari sampai kepala botak pun tidak akan pernah menemukan aturan hukum yang keblinger itu.
 HAM Universal dan Partikulatif
Pasal 28J Ayat (2)berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan perlindungan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditutup pada Pasal tersebut adalah perluasan hakekat Hak Asasi Manusia, yang tidak boleh ditafsirkan sembarangan. Memahami Hak Asasi Manusia tidak sekadar membaca teks redaksional UU maupun UUD 1945, tetapi harus terintegrasi, holistik dan komprehensif agar menemukan makna filosofi yang terkandung hakekat dari isi Hak Asasi Manusia itu sendiri.
 Sebagai contoh sederhana, merokok adalah hak asasi setiap orang, tetapi jika dilakukan disembarangan tempat bukan di area khusus merokok, tentu tidak boleh dilakukan. Apalagi ketika merokok disampingnya ada ibu-ibu sedang hamil, maka hak asasi ibu tersebut terlanggar. Berarti hak asasi setiap orang itu dibatasi. Analogi lain, demonstrasi besar-besaran mahasiswa, adalah hak asasi yang dijamin oleh Undang-Undang, tetapi dalam menjalankan hak asasi harus menghormati hak asasi orang lain, tidak boleh menutup jalanan, karena akan menimbulkan gangguan lalu lintas. Apalagi dalam unjuk rasa tersebut melakukan tindakan anarkis, dengan membakar ban-ban mengakibatkan polusi asapnya akan membahayakan kesehatan jiwa, lebih kriminal lagi jika dibarengi dengan membakar mobil, selain melanggar hak asasi orang lain, juga mengganggu keamanan dan ketertiban umum di masyarakat. Bisa dibayangkan, jika mahasiswa yang sedang unjuk rasa menutup jalanan, sedangkan ada mobil ambulan yang ingin lewat membawa orang sakit, atau orang yang sedang hamil tua, maka akan terhalang jalanannya. Contoh-contoh diatas, adalah HAM yang sifatnya dapat diterapkan secara universal.
Bahwa Pasal 28J ayat (2) menurut Ikrar Nusa Bhakti dapat digunakan membatasi peserta Pilkada dari keluarga Petahana, itu tidak tepat, dan beda kontek, jika dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Mengkaji pengertian Hak Asasi Manusia, harus dalam perspektif universal dan sisi partikulatifnya. Penting untuk disimak dengan saksama, bahwa Pasal HAM, selalu diawali dengan kalimat  “setiap orang” (individu), bukan setiap keluarga (yang memiliki hubungan darah) atau tali perkawinan. Yang dimaksud  setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang adalah meski seseorang berhak hidup bebas kemana dia suka, tetapi ketika dia diputus pengadilan bersalah secara hukum dan masuk penjara, maka, kebebasannya dibatasi oleh Undang-Undang, ia tidak bisa menghirup udara bebas, harus mengikuti aturan umum yang berlaku di penjara. Meski calon kepesertaan Pilkada dari keluarga Petahana dibatasi/dilarang oleh Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada yang menyatakan calon peserta Pilkada tidak memiliki konflik kepentingan dengan Petahana, tetapi secara hirarki, ada keputusan yang lebih tinggi, yaitu, Putusan Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang membolehkan keluarga Petahana ikut bertarung Pilkada, putusan MK itu final dan mengikat.
Dalam kaitan ini, Profesor Ikrar Nusa Bhakti juga gelisah dan mempertanyakan, mengapa tidak ada alur pikir yang linier antara keputusan hukum dan politik. Perlu diketahui, bahwa hukum itu adalah produk politik, ketika sudah diputuskan, maka semua orang termasuk anggota DPR dan Presiden yang membuat Undang-Undang bersama, dan MPR yang menetapkan UUD 1945 harus tunduk, menghormati dan melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Keputusan hukum dan kemauan politik tidak harus linier, sebab, politik punya kepentingannya, sedangkan hukum punya tugasnya, untuk aspek penegakan hukum. Fiat Justia et Pereat Mundus (Sekalipun langit akan runtuh hukum harus ditegakkan). Meski opini publik dan kemauan politik begitu gencar mengharamkan keluarga Petahana ikut bertarung Pilkada, tetapi, Hakim Mahkamah Konstitusi tidak boleh terpengaruh, apalagi gentar, MK harus  tetap tegar demi tegaknya cita Negara hukum.
Terakhir, Ikrar Nusa Bhakti mengutip Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Mengaitkan sistem Negara Kesatuan jika  keluarga Petahana dibolehkan maju Pilkada, akan  menghidupkan Dinasti, dan berpotensi menuju Negara berbentuk kerajaan, sama sekali tidak ada hubungannya. Negara Kesatuan yang berbentuk Republik begitu Agung, luhur dan mulianya, tidak dapat disandingkan dengan pertarungan Pilkada. Karena begitu luhurnya NKRI, amanat konstitusi, khusus mengenai bentuk NKRI, satu-satunya materi yang tidak dapat dilakukan amandemen (Pasal 37 Ayat (5) UUD 1945). Sedangkan Makna Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, justru memberikan kesempatan yang sama kepada keluarga petahana ikut bertarung Pilkada, rakyat berdaulat lah yang akan menentukan pilihannya dibilik suara, terlepas dari keluarga petahana atau bukan. Negara Indonesia, kedaulatan berada ditangan rakyat, bukan hukum yang berdaulat, apalagi politik. Politik itu seni, tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada hanya lah kepentingan. Sedangkan tugas hukum, menegakkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, sekalipun langit akan runtuh. Jadi, keputusan politik dan keputusan hukum tidak harus selalu linier.
     

Senin, 25 Januari 2016

"Hak Waris Engeline"

                             Oleh WARSITO   
     Dosen Fakultas Hukum Universitas Satyagama,Jakarta,        
 Alumni Magister Kenotariatan UI  
               Kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Satyagama, Jakarta


Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati (QS: Ali ‘Imron:185, QS: Al Anbiyaa’:35 dan QS: Al’ankabuut:57). Siapa pun tidak dapat menyangkal kebenaran Firman Allah SWT, senyatanya tidak ada makhluk yang berjiwa dapat hidup kekal Abadi. Ribuan, bahkan jutaan umat manusia telah meninggal dunia mendahului kita, namun, tidak seheboh pemberitaan mengenai meninggalnya seorang anak yang bernama Engeline. Dahsyatnya pemberitaan tragis kematian Engeline mendapat simpati meluas dari publik bersebab gencar-gencarnya media masa cetak maupun elektronik mampu memainkan perannya sebagai fungsi kontrol sosial. Kematian Engeline sampai-sampai dapat mengalihkan isu hebohnya pemberitaan dugaan gelar doktor palsu yang disandang oleh anggota DPR Fraksi Hanura, Frans Agung Mula Putra  sebagaimana dilaporkan mantan stafnya Denti Noviany Sari, Kini, kasusnya perlahan namun pasti hilang bak ditelan bumi. Kematian Engeline tidak saja mendapat perhatian luas masyarakat menengah-bawah, tragedi pilu ini juga mendapat simpati dari anggota DPR, Dua menteri yaitu, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) Yuddy Chrisnandi dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise berbondong-bondong telah mengunjungi rumah orang tua angkat Angeline. Kunjungan para pejabat Negara sedikitnya menghibur,  setidaknya elite politik tidak sekadar pandai bersilat lidah yang membosankan rakyat, masih ada terbesit empati dan simpati menyikapi kematian Engeline yang menjadi pusat pusaran perhatian publik. Diharapkan  para pejabat Negara ini tidak berhenti hanya mengunjungi kasus Engeline, lebih diperluas kepada kematian “Engeline-Engeline” lain yang luput dari pemberitaan media masa secara luas. Berkunjungnya pejabat Negara tersebut, paling tidak dapat mendongkrak kinerja menteri-menteri yang sedang dievaluasi oleh presiden, dengan  jantung berdetak tidak beraturan menunggu nasib reshuffle yang tak kunjung pasti. Mengapa pandangan publik kini ke anak yang bernama Engeline?. Bersebab dengan kematiannya melalui cara  sadis tidak berperikemanusiaan, tentu rasa haru biru akan menyelimuti  setiap jiwa yang masih hidup nuraninya. Bagaimana publik tidak termagnet pemberitaan kematian Engeline?. Wajah bocah ini imut, ingatan publik lesung pipinya tersungging manis ketika tersenyum, melihat anak yang masih suci dan polos ini, membuat orang merasa melas dan trenyuh. Barangkali manusia yang sudah dirasuki iblis saja yang tega membunuh anak ini.
Semula Engeline yang dikhabarkan hilang akhirnya ditemukan dirumahnya di dekat kandang ayam sudah terkubur ditelan bumi, kerja keras kepolisian perlu diapresiasi untuk mengungkap kasus ini, kini pelakunya sudah tertangkap tidak lain adalah seorang pembantunya yang bernama Agus Tay Hamba May (Agustinus Tae). Pengakuan Agus mengagetkan publik bahwa sesungguhnya yang menyuruh membunuh adalah ibu angkat Engeline, Margriet, dengan menjanjikan uang sebesar Rp 2 Milyar jika pembunuhan berjalan lancar. Dalam batas penalaran logis, pengakuan Agus dapat diterima akal sehat. Apa kepentingannya jika Agus yang membunuh?.
Hak Waris Engeline
      Pengakuan Agus bahwa yang menyuruh membunuh Engeline adalah ibu angkatnya sendiri, sesungguhnya kebenarannya dapat dilacak melalui akta notaris ada atau tidaknya hubungan keperdataan antara Engeline dan ayah angkatnya yang dikhabarkan meninggalkan harta warisan milyaran rupiah. Jika Engeline statusnya menjadi anak angkat (adopsi) yang telah disahkan pengadilan melalui akta notaris, tentu Engeline memiliki hubungan keperdataan, dengan sendirinya memiliki hak mewaris yang bagiannya sama dengan  anak sah (stblt No:1917 No. 129).
     Engeline Tidak Memenuhi Prosedur Pengangkatan Anak
     Prosedur pengangkatan anak sudah diatur PP No 54 Tahun 2007, Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam Pasal 13 PP tersebut dijelaskan calon orang tua angkat harus memenuhi syarat antara lain: memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial, calon orang tua angkat harus beragama sama dengan agama calon anak angkat, berstatus menikah paling singkat (5) lima tahun, tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak. Jika ditilik dari mekanisme pengangkatan anak tersebut maka jelas tidak memenuhi persyaratan, karena orang tua angkat sudah memiliki dua orang anak, begitu juga calon anak angkat harus seagama dengan calon orang tua angkat. Sedangkan yang saya ketahui Engeline tidak seagama dengan orang tua angkat. (http://forum.detik.com/jenasah-angeline-akan-dimakamkan-dengan-tata-cara-agama-apa-t1216572.html)
Tidak dikenal Anak Angkat (Adopsi)
 Berbeda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kedudukan anak angkat (adopsi) tidak dikenal, sehingga dipersamakan dengan anak luar kawin yang diakui, bagiannya bergantung dengan golongan berapa anak luar kawin tersebut mewaris. Dalam kasus Engeline, mewaris bersama ibu angkatnya, Margriet dan anak-anaknya: Christine dan Yvonne Caroline Megawe, itu adalah golongan satu, maka bagian Engeline adalah sepertiga dikalikan seperempat yaitu seperduabelas harta yang ditinggalkan bapaknya (Pasal 863 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Baik menurut hukum kewarisan Islam maupun kewarisan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenal istilah anak angkat (adopsi). Dalam kewarisan Islam anak angkat tidak mendapatkan warisan tetapi dapat diberikan wasiat berupa wasiat wajibah, besarannya maksimal sepertiga dari harta yang ditinggalkan orang tua angkatnya (Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Untuk anak angkat ini marilah kita menyimak dengan saksama Firman Allah SWT sebagai berikut: “Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)” (QS al-Ahzaab: 4). Dari perspektif hukum Islam, menisbahkan anak angkat kepada orang tua angkat menjadi ayah kandungnya dilarang, sebagaimana firman Allah SWT: Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak (kandung) mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu Dan tidak ada dosa bagimu terhadap apa yang kamu salah padanya, tetapi (yang ada dosanya adalah) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS al-Ahzaab: 5). Masih menurut hukum waris Islam, meski memiliki hubungan darah atau tali perkawinan, jika ahli waris dan pewaris berlainan agama tidak memiliki hak mewaris, tetapi dapat diberikan wasiat wajibah. 

Minggu, 24 Januari 2016

Santet, “Antara Ada Memang Ada”




Oleh                                                                                                                                                                Dr. (c)  WARSITO, SH., M.Kn.                                                                                                   Kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Satyagama, Jakarta,                           Dosen Fakultas Hukum Universitas Satyagama, Jakarta,


            Kejahatan ilmu sihir/ilmu hitam (santet) pernah heboh diperbincangkan dan diusulkan melalui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi, nasib RUU tersebut perlahan namun pasti  menghilang bak ditelan bumi. Nampaknya, perumus undang-undang kebingungan bukti materiil yang akan dibawa ke persidangan untuk membuktikan seseorang melakukan santet atau tidak, dikhawatirkan akan terjadi fitnah dan penghakiman massa.
            RUU KUHP Pasal 293 menyatakan sebagai berikut:
(1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV;
(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya ditambah dengan sepertiga."
 Keberadaan santet, selama ini masih banyak yang menganggapnya sebagai sebuah mistis. Banyak orang yang semula menggunakan pendekatan ilmiah semata, tidak mempercayai adanya santet, tetapi, setelah terkena dan merasakan sakitnya sendiri, baru percaya bahwa santet itu memang ada. Santet, teluh, tenung, guna-guna sudah sejak lama dikenal masyarakat, umumnya masyarakat pedesaan yang masih kental nuansa mistis, karena: iri hati, dengki, sakit hati, atau bisa juga karena ditolak cintanya.
            RUU KUHP yang akan memberlakukan santet terjadi pro kontra mengenai bukti materiilnya di persidangan. Hal ini menandakan, perumus undang-undang belum paham hekekat santet itu sendiri. Santet adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang penanganannya harus dengan tindakan luar biasa pula. Santet tidak bisa dilakukan dengan pengadilan konvensional, harus menggunakan pengadilan khusus. Pengadilan Khusus, karena hakim dan saksi-sakinya harus didatangkan dari orang-orang yang ahli bidang ini. Tidak sembarangan, hanya orang-orang yang punya derajat kewalian atau aulia yang bisa membuktikan kena tidaknya santet. Jika orang yang mengirim ilmu hitam (santet) tersebut mungkir di persidangan, sedangkan saksi-saksi yang mempunyai tingkat kewalian mengatakan benar bahwa dia yang menyantet, tetapi tetap saja tidak  mengakui, maka orang yang memiliki tingkat kewalian tersebut tentu geram, mengajukan pertanyaan sekali lagi, guna memberikan kesempatan untuk berbicara jujur. Jika masih tetap tidak mengakui bahwa dia yang menyantet, puncaknya, waliyullah akan geram sambil berujar: “Jika benar kamu bukan yang menyantet, maka insya allah umurmu panjang, tetapi jika kamu yang menyantet tetapi mungkir, maka pendeklah umurmu. Kisah itu pernah terjadi orang yang mungkir tapi bukan di persidangan, dirumah waliyullah, karena tidak mengakui menyantet, terbukti selang tiga hari orang tersebut benar-benar meninggal dunia. Wallahu ‘alam.
            Pemerintah yang bertujuan untuk melindungi setiap anak negeri ini, sudah seharusnya segera mengesahkan RUU KUHP menjadi Undang-Undang untuk melindungi warganya dari kejahatan ilmu hitam. Pro kontra selama ini hanya terjebak soal saksi dan hakim, dikhawatirkan akan terjadi fitnah. Tetapi jangan khawatir, di negeri ini ada orang-orang saleh yang memiliki derajat kewalian, hanya saja tidak mau menampakkan diri dipermukaan. Umumnya, waliyullah sembunyi dalam hingar bingar dunia yang penuh sandiwara. Tetapi, jika dibutuhkan untuk kesaksian perbuatan santet, demi untuk menyelamatkan umat manusia, tentu mereka akan siap sedia. Masalahnya sekarang tergantung kepada kita, mau atau tidak untuk membuat aturan tentang santet.
            Di Arab Saudi  saja yang bukan Negara Islam terbesar bisa memiliki Undang-Undang tentang sihir (santet). Apa kita tidak malu, mengapa kita sebagai Negara Islam terbesar di dunia tidak bisa menerapkan undang-undang santet? Itu sama saja, bahwa kita masih tidak yakin adanya santet, terlebih tidak yakin adanya keghoiban. Padahal, bagi umat Islam yang disembah sehari-hari adalah rajanya ghoib, yaitu, Allah SWT.

HUKUM, KETATANEGARAAN DAN KONSTITUSI

ALUN-ALUN PATI YANG BERSIH DAN INDAH YANG MEMILIKI TAGLINE KOTA BUMI MINA TANI

                                                         Alun-Alun, Pati, Jawa-Tengah   Pati Jawa-Tengah kini terus berbenah untuk mewujudka...

Pak Jokowi, Kami Dosen Belum Menerima Tunjangan Covid-19