NKRI TIDAK DAPAT DILAKUKAN PERUBAHAN OLEH UUD 1945

                        
Oleh: Dr (c) Warsito, SH., M.Kn.

          

  Saudaraku sebangsa dan setanah air!. Perhelatan akbar perpolitikan di tahun 2019 ini, meski suhunya sudah mulai memanas menjelang Pemilu Legislatif dan Pilpres April 2019 nanti, sebagai bangsa yang berbingkai Bhinneka Tunggal Ika kita harus menjaga keutuhan wilayah NKRI dengan cara menyayangi dan mencintai, agar keutuhannya tidak tercabik-cabik karena perbedaan warna partai politik. Sebagai bangsa yang besar kita harus menyadari, bahwa kontestasi politik bukanlah ajang untuk permusuhan antar anak bangsa dari perbedaan warna-warni bendera partai politik. Partai politik semestinya berlomba-lomba memiliki program yang baik untuk ditawarkan kepada rakyat agar masyarakat menjadi sejahtera karenanya.

 

 

NKRI TIDAK DAPAT DILAKUKAN PERUBAHAN

NKRI didalam konstitusi sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi tidak dapat dilakukan perubahan UUD 1945. Hal ini kita pernah punya pengalaman pahit kehilangan Timor-Timur dan lepasnya Sipadan dan Ligitan.

Soal siapa yang akan terpilih menjadi Presiden nanti, meski kita berbeda pilihan, jika sudah ditetapkan terpilih oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum), apabila sengketa sudah diputus incracht oleh Mahkamah Konstitusi (MK) maka hukumnya wajib kita mengakui, menghormati dan menjunjung tinggi bahwa itu adalah pemimpin kita bersama. Sebagai orang yang bijak kita harus paham, bahwa memimpin negeri yang besar ini tidaklah mudah, tentu banyak hambatan didalamnya. Pro kontra kepemimpinan pasti terjadi di tengah-tengah masyarakat yang heterogen ini, meski apa yang dilakukan pemimpin itu sudah benar, baik dan tepat. Siapa pun sebagai pemimpin negeri ini harus mendengarkan aspirasi rakyat, namun apabila pemimpin sudah mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar masih ada saja yang menyalahkan, sebagai pemimpin kita harus memiliki prinsip berani mengambil keputusan dengan mempertimbangkan norma-norma kepatutan, kebiasaan, agama dan undang-undang. Jika pemimpin sudah berbuat baik masih ada saja yang menyalahkan, maka jangan buru-buru kita menyalahkan diri sendiri, lihat dulu siapa yang menyalahkan itu, jangan-jangan yang menyalahkan itu malah yang buruk sendiri, sebab di matanya, apa yang dilakukan oleh lawan politiknya meski baik,  tetap saja selalu salah. Sebenarnya lawan politik (oposisi) pun memiliki tugas mulia untuk ikut mengontrol jalannya pemerintahan, jika pemerintah sudah bekerja dengan benar sesuai panduan konstitusi, maka kita semua harus mendukung, sebaliknya, manakala kebijakan yang dilakukannya menyimpang dari garis amanat rakyat, maka perlu di ingatkan dengan cara yang baik sesuai adat ketimuran. Dalam hal kepemimpinan baik ditingkat keluarga, sampai presiden pasti akan diuji oleh Allah SWT, meski apa yang sudah kita lakukan itu baik dan benar, belum tentu mendapat sambutan antusias sepenuhnya dari rakyat. Hal ini justru ujian bagi pemimpin karena pertanda Allah SWT akan menaikkan derajat kita menjadi lebih tinggi lagi.

          Maka setiap pemimpin harus punya komitmen dan prinsip, jika apa yang sudah dilakukan itu baik menurut norma-norma yang saya sebutkan diatas maka kebijakan tersebut harus tetap jalan demi menggapai kesejahteraan rakyat.