JOKOWI BERPELUANG BESAR KEMBALI JADI PRESIDEN TAHUN 2024 DENGAN SYARAT

Oleh WARSITO

               Dosen Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta

               Dosen Fakultas Hukum Universitas Satyagama, Jakarta

            Siapa orang yang tidak ingin menjadi presiden dengan masa jabatan yang panjang?. Soekarno dengan Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 Tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, Bung Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup. Soeharto dengan jargon orde barunya yang akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Mengapa UUD 1945 akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen?. Karena ada kelemahan Pasal 7 rumusan asli UUD 1945 yang menyatakan: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. Kata-kata dapat dipilih kembali inilah yang menjadikan Soeharto diuntungkan menjadi presiden selama kurang lebih 32 tahun.

            Beda Soekarno, Beda Soeharto, Bagaimana dengan Joko Widodo?.

            Secara kekuatan riil di legislatif yang sudah overload mendukung pemerintah, andai Jokowi  masih berambisi ingin menjadi presiden untuk periode ketiga,  bisa saja Jokowi mendorong parlemen untuk segera melakukan amandemen UUD 1945 secara komprehensif termasuk didalamnya melakukan amandemen tentang masa  jabatan presiden dikembalikan rumusan asli tidak dibatasi. Tetapi jika Jokowi mendorong melakukan perubahan UUD 1945, presiden dapat dikualifisir melanggar sumpah jabatan presiden yang berjanji akan tetap memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya.

            Tetapi nampaknya Jokowi santun tidak terlihat dan mau melakukan manuver-manuver untuk mendorong MPR melakukan perubahan UUD 1945 untuk kepentingan dirinya sendiri, padahal jika Jokowi mau jelas bisa melakukan hal itu. Perubahan UUD 1945 merupakan kewenangan MPR untuk mengubah dan menetapkannya, perubahan harus dilakukan secara komprehensif termasuk didalamnya mengembalikan GBHN, pemberian kewenangan kepada DPD juga mengembalikan rumusan naskah asli pasal 7 UUD 1945 tidak ada pembatasan masa jabatan presiden,  karena presiden sudah dipilih oleh rakyat secara langsung.

            Jika amandemen konstitusi dilakukan tidak ada pembatasan masa jabatan presiden peluang besar Jokowi tahun 2024 akan kembali memimpin negeri ini karena rakyat sudah melihat dan merasakan kinerjanya, meski disana-sini ada sedikit kekurangannya karena panggung sejarah membuktikan tidak ada presiden didunia ini yang bisa memuaskan semua pihak.