MEKANISME PENGGANTIAN WAKIL PRESIDEN MELALUI PENGUNDURAN DIRI ATAU PEMAKZULAN

Hasil Kajian ini sebagian  donasi yang diberikan oleh Pembaca saya gunakan untuk pemeliharaan Platform ini dan untuk kegiatan sosial

Abstrak

Heboh Pembicaraan di Masyarakat tentang Pemakzulan atau pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Artikel ini mengkaji dilema hukum dan etika kedudukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pasca-keluarnya putusan peradilan tertinggi di Indonesia terkait keabsahan dokumen pendidikan. Permasalahan utama berfokus pada implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), serta relevansi Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Bangsa. Kajian ini membandingkan dua opsi penyelesaian ketatanegaraan: pengunduran diri secara sukarela versus proses pemberhentian (impeachment) melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR. Dengan pendekatan yuridis-normatif, studi ini menyimpulkan bahwa pengunduran diri secara sukarela merupakan jalan keluar terbaik untuk menghindari krisis legitimasi dan fragmentasi politik jangka panjang. Selanjutya, proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden diatur secara sistematis melalui Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Kata Kunci: Wakil Presiden, Pengunduran Diri, Impeachment, Putusan Peradilan, Etika Ketatanegaraan, UUD 1945.

 

PENDAHULUAN

Stabilitas politik dan ketatanegaraan Indonesia sangat bergantung pada legitimasi hukum dan etika para pemangku jabatan publik tertinggi. Ketika isu keabsahan persyaratan administrasi pencalonan muncul ke permukaan dan dikonfirmasi melalui putusan lembaga peradilan, krisis konstitusional berpotensi terjadi.

Fokus utama perdebatan publik saat ini tertuju pada status kepemimpinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah diterbitkannya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen penyetaraan pendidikan. Persoalan ini tidak lagi sekadar wacana politik, melainkan telah menyentuh ranah kepastian hukum dan etika bernegara. Artikel ini bertujuan menguji secara komprehensif efisiensi mekanisme ketatanegaraan yang tersedia serta memberikan solusi konkret demi menjaga keberlangsungan pemerintahan.

 

 

Tinjauan Pustaka

 

1. Prinsip Legitimasi dan Keabsahan Administrasi dalam Hukum Tata Negara

Menurut doktrin hukum tata negara, keabsahan penetapan pejabat publik (rechmatigkeit) bergantung pada pemenuhan seluruh syarat formal yang ditetapkan undang-undang. Apabila syarat formal dasar terbukti cacat secara hukum, maka legalitas tindakan dan kedudukan hukum pejabat yang bersangkutan mengalami krisis keberlanjutan.

2. Kedudukan Hukum Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001

TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Bangsa merupakan norma hukum. Ketetapan ini menggariskan bahwa pejabat publik yang menimbulkan kontroversi atau kehilangan kepercayaan publik akibat keraguan etis dan hukum seyogianya memiliki kesadaran untuk mengundurkan diri.

3. Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Presiden/Wakil Presiden

Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur tata cara penanganan kekosongan jabatan Wakil Presidenyang akan ditentukan  oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari 2 (dua) orang calon Wakil Presiden yang diajukan oleh Presiden.

 

PEMBAHASAN

 1. Analisis Putusan Peradilan yang Telah Inkracht

Kedudukan syarat administrasi Wakil Presiden telah diuji melalui dua lembaga peradilan tertinggi:

Putusan Mahkamah Konstitusi (Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026): MK menyatakan bahwa tidak ditemukan fakta hukum atau bukti meyakinkan yang menunjukkan keberadaan ijazah setara SLTA/sederajat atas nama Gibran Rakabuming Raka. Putusan MK bersifat final and binding (final dan mengikat) sejak diucapkan.

Putusan Mahkamah Agung (Nomor 742 K/TUN/2026): MA membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Majelis Hakim MA menegaskan bahwa surat penyetaraan tersebut batal demi hukum dan memerintahkan pencabutan dokumen terkait.

 

Kedua putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), sehingga secara hukum menutup ruang bagi argumentasi keabsahan syarat pendidikan formal.

2. Pelanggaran Etika Ketatanegaraan (TAP MPR No. VI/MPR/2001)

Selain aspek yuridis-formal, keberadaan TAP MPR No. VI/MPR/2001 menegaskan norma etika politik di Indonesia. Dokumen ketatanegaraan ini secara tegas menyebutkan bahwa setiap penyelenggara negara wajib mengedepankan etika kejujuran dan keteladanan. Apabila timbul keraguan publik yang terkonfirmasi oleh putusan hukum peradilan, etika bernegara menuntut peletakan jabatan demi menjaga martabat lembaga kepresidenan.

3. Perbandingan Jalur Impeachment vs. Pengunduran Diri

Upaya memberhentikan Wakil Presiden melalui mekanisme impeachment di DPR memerlukan tahapan panjang:

1. Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR dengan kuorum ketat.

2. Persidangan pembuktian di Mahkamah Konstitusi.

3. Sidang Paripurna MPR untuk pengambilan keputusan akhir.

Proses impeachment ini memakan waktu sangat lama dan memicu kegaduhan politik berlarut-larut. Sebaliknya, opsi pengunduran diri secara sukarela jauh lebih efisien, elegan, dan meminimalkan krisis politik yang mengganggu jalannya roda pemerintahan.

 4. Dasar Hukum dan Mekanisme Penggantian Wakil Presiden oleh MPR

Jika terjadi pengunduran diri, pengisian posisi Wakil Presiden dilaksanakan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 dengan tata cara sebagai berikut:

Pengusulan Nama:  Presiden mengajukan 2 (dua) nama calon Wakil Presiden pengganti kepada MPR.

Batas Waktu: MPR wajib menyelenggarakan sidang pemilihan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.

Sidang dan Pemilihan: MPR memverifikasi berkas dan memutus salah satu dari dua calon melalui mekanisme pemungutan suara (voting) dalam Sidang Paripurna.

Masa Jabatan: Wakil Presiden terpilih melanjutkan sisa masa jabatan periode yang sedang berjalan.

Solusi dan Jalan Keluar

 

Untuk mengakhiri ketidakpastian hukum dan menjaga legitimasi kabinet pemerintahan, langkah-langkah strategis berikut menjadi solusi terbaik:

1. Pengunduran Diri Sukarela: Wakil Presiden mengambil keputusan rasional untuk mengundurkan diri atas dasar kepatuhan etika (TAP MPR No. VI/MPR/2001) dan penghormatan terhadap putusan inkracht peradilan.

2. Stabilitas Eksekutif oleh Presiden: Presiden segera menggunakan hak prerogatifnya untuk menyiapkan dua nama calon pengganti yang memiliki rekam jejak bersih, teruji, dan dapat diterima oleh peta koalisi parlemen.

3. Proses Cepat di MPR: MPR memproses pengisian kekosongan secara transparan sebelum batas maksimal 60 hari demi menjamin kepastian stabilitas nasional.

Kesimpulan

Dua putusan hukum dari MK dan MA yang telah inkracht memberikan kepastian yuridis mengenai cacat administrasi pada syarat pencalonan Wakil Presiden. Ditinjau dari TAP MPR No. VI/MPR/2001, opsi mengundurkan diri merupakan langkah etis bernegara yang paling tepat. Mekanisme pengunduran diri menghindarkan bangsa dari proses impeachment yang memakan waktu lama dan menguras energi nasional. Melalui Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR dapat segera memilih Wakil Presiden pengganti dari dua nama yang diusulkan oleh Presiden secara legal dan konstitusional.

 SARAN

 

1. DPR dan lembaga parlemen disarankan memprioritaskan penyelesaian etika dan mengimbau penyelesaian jalur sukarela ketimbang menyeret dinamika ke dalam perselisihan impeachment yang berlarut.

2. Pemerintah dan KPU perlu memperketat sistem verifikasi administrasi kesetaraan ijazah luar negeri bagi setiap calon pejabat publik pada masa mendatang guna mencegah berulangnya krisis ketatanegaraan.

Daftar Pustaka

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. (2001). *Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Bangsa.

Mahkamah Konstitusi RI. (2026). Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Mahkamah Agung RI. (2026). Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 tentang Sengketa Tata Usaha Negara Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah.

Manan, Bagir. (2004). *Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta: FH UII Press.

Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika.