Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam SISTEM Hukum Ketatanegaraan

Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam sISTEM Hukum Ketatanegaraan

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Indonesia sebagai salah satu lembaga negara yang dibentuk dalam kerangka sistem ketatanegaraan memiliki tugas dan fungsi yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). DPD diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di tingkat lokal, namun kenyataannya, hingga kini DPD seringkali dianggap sebagai lembaga yang tidak memiliki kewenangan yang substansial. Fungsi-fungsi yang diberikan kepada DPD, seperti legislasi, pertimbangan, dan pengawasan, ternyata bersifat komplementer, karena dalam praktiknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang berperan sebagai pengambil keputusan utama.

Dalam artikel ini, akan dianalisis secara mendalam mengenai tugas dan fungsi DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta relevansi dan tantangan lembaga ini dalam konteks fungsinya yang terbatas. Apakah DPD masih relevan dalam struktur pemerintahan Indonesia? Atau, apakah lembaga ini sebaiknya dibubarkan jika tidak diberikan kewenangan yang memadai?

Latar Belakang Pembentukan DPD dalam Konteks Hukum Ketatanegaraan

DPD dibentuk berdasarkan amandemen  UUD 1945 yang tujuan utama pembentukannya adalah untuk memberikan wadah bagi perwakilan daerah dalam proses pembuatan kebijakan nasional. Dalam perspektif awal, DPD diharapkan dapat menjadi lembaga yang memperjuangkan kepentingan daerah dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil di tingkat pusat tidak mengabaikan keberagaman dan kebutuhan spesifik daerah-daerah di Indonesia.

Namun, pembentukan DPD dengan struktur yang tidak seimbang dengan DPR, serta kewenangan yang sangat terbatas, membuat lembaga ini seringkali terkesan tidak efektif. Dalam praktiknya, DPD lebih banyak bertindak sebagai "penyaring" atau pemberi pertimbangan bagi kebijakan-kebijakan yang dibahas oleh DPR, tanpa memiliki kewenangan untuk memutuskan atau mengesahkan kebijakan tersebut.

Fungsi dan Kewenangan DPD: Terbatas atau Tidak Relevan?

Tugas utama DPD adalah mengajukan usul rancangan undang-undang (RUU), memberikan pertimbangan atas RUU yang dibahas oleh DPR, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu. Namun, meskipun secara formal DPD memiliki fungsi tersebut, kenyataan yang terjadi di lapangan sangat berbeda. DPD, dalam banyak hal, hanya menjadi lembaga yang bersifat komplementer tanpa kekuatan nyata dalam proses legislasi.

1. Fungsi Legislasi

DPD diberikan kewenangan untuk mengajukan usul rancangan undang-undang. Namun, usul tersebut harus mendapat persetujuan dari DPR agar bisa diproses lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi legislasi yang seharusnya menjadi salah satu pilar utama DPD, sejatinya sangat terbatas. DPR, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penuh dalam pembahasan dan pengesahan RUU, dapat menolak atau mengabaikan usul yang diajukan oleh DPD tanpa memberikan justifikasi yang memadai.

Akibatnya, usul-usul RUU yang diajukan oleh DPD sering kali tidak memiliki dampak signifikan dan berakhir menjadi "tumpukan kertas" belaka, tanpa ada perubahan atau tindak lanjut di tingkat legislatif. Fungsi legislasi yang diharapkan menjadi kontribusi nyata DPD terhadap pembentukan undang-undang, menjadi kehilangan makna dan efektivitasnya.

2. Fungsi Pertimbangan

DPD juga memiliki fungsi untuk memberikan pertimbangan dalam pembahasan RUU yang terkait dengan daerah. Akan tetapi, pertimbangan yang diberikan oleh DPD pada akhirnya hanya menjadi salah satu referensi, dan DPR yang memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak pertimbangan tersebut. Hal ini menegaskan bahwa meskipun DPD memiliki suara dalam memberikan pertimbangan, pengaruhnya terhadap keputusan akhir tetap sangat terbatas.

Dalam hal ini, pertimbangan DPD lebih cenderung dianggap sebagai formalitas, bukan sebagai elemen yang secara substansial mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika pertimbangan tersebut tidak diterima atau dipedulikan oleh DPR, maka fungsinya menjadi sia-sia dan tidak memiliki dampak langsung terhadap kebijakan yang dibuat.

3. Fungsi Pengawasan

Pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan undang-undang juga menjadi bagian dari tugas DPD. Namun, fungsi pengawasan ini sejalan dengan fungsi pertimbangan, di mana kewenangan DPD untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah sangat terbatas. DPD tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi atau mempengaruhi kebijakan eksekutif yang diambil pemerintah.

Secara keseluruhan, meskipun DPD memiliki kewenangan pengawasan, kewenangan tersebut tidak memberi dampak yang signifikan pada jalannya pemerintahan, karena pengawasan yang dilakukan tidak disertai dengan kewenangan eksekusi yang jelas.

Haruskah DPD Diberikan Kewenangan Lebih Besar?

Jika melihat kewenangan yang terbatas ini, muncul pertanyaan besar: apakah DPD masih relevan jika tidak diberikan kewenangan yang memadai? Fungsi-fungsi yang ada pada DPD seharusnya bisa menjadi salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan yang berorientasi pada demokrasi dan keberagaman daerah. Namun, dengan kewenangan yang terbatas, DPD terperangkap dalam kerangka yang hanya memperkuat posisi DPR, tanpa memberikan kontribusi nyata dalam pembuatan kebijakan.

Jika Indonesia benar-benar ingin memperkuat peran DPD sebagai wakil daerah dalam pembuatan kebijakan nasional, maka DPD perlu diberikan kewenangan yang lebih besar dan independen. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan memberi DPD kewenangan yang lebih jelas dalam proses legislasi dan keputusan-keputusan terkait daerah, seperti memberikan hak untuk mengesahkan atau menolak rancangan undang-undang yang berdampak langsung pada daerah.

Namun, jika DPD tetap dipertahankan dalam posisi yang ambigu dan tidak memiliki kewenangan yang jelas, mungkin lebih baik mempertimbangkan untuk membubarkannya dan mengintegrasikan fungsi-fungsi yang ada ke dalam DPR atau lembaga lain yang lebih efektif.

Kesimpulan: DPD Perlu Relevansi yang Lebih Kuat

Sebagai lembaga negara yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan daerah, DPD harus memiliki kewenangan yang lebih substansial dalam pengambilan keputusan negara. Fungsi-fungsi yang ada saat ini, meskipun diatur dalam UUD 1945, tetap terhambat oleh ketidakmampuan DPD untuk mempengaruhi kebijakan secara nyata. Jika DPD tidak diberikan kewenangan yang setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya, maka lembaga ini hanya akan menjadi simbol tanpa makna yang sebenarnya.

Jika pembentukan DPD dimaksudkan untuk memperjuangkan kesejahteraan daerah, maka harus ada upaya untuk memberi kekuatan hukum dan kewenangan yang jelas agar DPD bisa berfungsi dengan efektif. Tanpa itu, keberadaan DPD menjadi sia-sia, bahkan berpotensi merugikan sistem ketatanegaraan Indonesia yang sudah cukup kompleks.