Oleh WARSITO, SH., M.Kn
Dosen Fakultas Hukum Universitas
Satyagama, Jakarta,
Dosen Fakultas Hukum Universitas
Jayabaya, Jakarta
Pak Jokowi jika
ada reshuffle Kabinet utamakan urutan pertama carilah orang yang jujur, kedua profesional
(kompetensi) di bidangnya, ketiga, berintegritas, ke empat cakap, dan kelima,
pandai.
Orang yang Pandai
saya tempatkan kelima sebab, jika cuma pandai saja kalau tidak jujur tidak ada
artinya apa-apa. Jika hanya kurang pintar sedikit saja, sembari menjalankan
tugas kementerian masih bisa sambil belajar hal-hal yang baru yang masih belum
diketahuinya. Yang penting ada rasa cinta kepada negara-bangsa dan
sungguh-sungguh menjalankan tugas.
Pak Jokowi,
Jangan
tersandera oleh partai-partai politik, usahakan jangan membagi-bagi porsi pos terbanyak
kementerian dari orang-orang partai politik meski ini susah untuk dihindari. Publik
pun sangat paham karena pak Jokowi Pencapresannya
diusung oleh partai politik dan/atau gabungan partai-partai politik. Tetapi,
seharusnya ketika pak Joko widodo sudah menjadi Presiden Republik Indonesia, pengabdian
kepada partai politik sudah harus berakhir berubah menjadi pengabdian kepada
masyarakat, bangsa-negara, bersebab, atas kuasa daulat rakyatlah pak Jokowi
menjadi presiden RI.
Namun demikian,
setiap orang memiliki hak konstitusional untuk dipilih menjadi menteri oleh pak
Presiden dengan hak preogratifnya, termasuk dari kalangan partai politik dan di
kalangan profesi saya sebagai dosen dengan ketentuan dan syarat-syarat yang
saya sebutkan diatas antara lain harus jujur, profesional, cakap, dan cerdas.
Ketika ada pemilihan menteri atau reshuffle Kabinet,
bukan hanya di kalangan partai politik yang berdebar-debar, di kalangan dosen pun
menunggu dengan harap-harap cemas jangan-jangan ada akademisi tempat saya
mengajar yang dijadikan menteri oleh pak Jokowi (mereka berharap sambil guyon
mana mungkin pak Jokowi milih saya kan beliau tidak kenal)
Jadi intinya, di
kalangan partai politik pun memiliki hak untuk dipilih menjadi menteri jika
memenuhi syarat-syarat tersebut diatas. Begitu juga, ternyata ada disana-sini beberapa
organisasi atau komunitas yang sampai saat ini nampaknya tidak terlihat oleh
pak Jokowi yang pernah memiliki peran penting dan andil cukup besar untuk
mengkampanyekan pak Jokowi menjadi Presiden pada tahun 2019 tetapi sampai
sekarang tidak mendapatkan jatah apa-apa. Penting pemilihan menteri atau reshuffle
kementerian jangan hanya gaduh belaka, tetapi harus mengedepankan
profesionalisme, kejujuran, cakap dan berintegritas, siapa pun orangnya yang
dipilih harus mengedepankan itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Jika Sobat Ingin Belajar Hukum Yang Baik dan Benar Rajinlah membaca Blog Hukum dan Ketatanegaraan ini dan Tinggalkanlah Komentar Yang Baik.