RONDE PERTAMA DEBAT CAPRES 2019 KAKU DAN TIDAK MENARIK

      Debat Capres yang dimoderatori  oleh Ira Koeno dan Imam Priyono terasa kaku dan hambar. Judulnya debat tapi sesungguhnya bukanlah debat tapi cuma tanya jawab belaka. Padahal, para Paslon sebelumnya sudah diberikan kisi-kisi pertanyaan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi masih saja menjawabnya tidak sistematis dan substansial. Saya teringat ketika sedang UTS atau UAS di Universitas Indonesia (UI) ketika ujian itu Panitia meminta buku-buku mahasiswa dikumpulkan ke depan semua, dosen terkadang seenaknya sendiri memberikan pertanyaan tanpa ada kisi-kisi, buku yang tebal-tebal itu seolah-olah harus sudah dihafal. Kontras dengan Paslon yang sedang debat Kamis malam, meski kisi-kisi sudah diberikan tetap saja menjawabnya masih plegak-pleguk.

            Salah satu media internasional yang memberikan perhatian adalah Sydney Morning Herald (SMH). Dalam pemberitaannya, media yang berbasis di New South Wales ini mengkritik jalannya debat.

            SMH menilai jalannya perdebatan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan penantangnya Prabowo Subianto sangat kaku seperti robot. Baik Jokowi maupun Prabowo dinilai sama-sama menghindari risiko. Padahal keduanya memiliki semua yang dibutuhkan agar acara debat bisa berjalan menarik (https://international.sindonews.com/read/1371458/40/media-asing-sebut-debat-capres-kaku-seperti-robot-1547755430). 

      Ira Koeno selaku moderator  dalam menjalankan tugasnya nampak sudah adil, obyektif dan tegas cuma agak sedikit kaku dan tegang  terlihat raut di wajahnya tatkala memandu jalannya debat ala Indonesia ini. Begitu juga imam priyono, datar-datar saja tidak dapat mengemas  dan menyelingi suasana debat tersebut dengan  suasana yang humoris, namun, kepribadian pria ini tenang dan sangat sopan sekali. Tapi secara umum kedua moderator tersebut sudah dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

      Debat Kamis malam tersebut diperparah kedua pasangan calon Presiden, setiap menjawab pertanyaan yang dilontarkan kurang mengenai sasaran, substansinya tidak pas. Misalnya, Paslon No. urut 1 Jokowi dan Ma’ruf Amin yang mendapat undian pertanyaan bagaimana pemberantasan terorisme agar tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), moderator meminta dengan memberikan kasus-kasus secara konkrit. Nampaknya, jawaban, respon dan tanggapan kedua paslon masih pada ngalor ngidul, padahal jawaban yang pas dan pasti sesuai Pasal 28j UUD 1945:

Ayat (1): Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara"

Ayat (2): Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan mmaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban, umum dalam suatu masyarakat demokratis".

      Tapi tambahan jawaban paslon no. urut 1 ini sudah cukup lumayan bahwa tindakan terorisme perlu menggunakan berbagai pendekatan, antara lain: hukum, humanis, ekonomi, sosial budaya dan agama, kata kuncinya perlu pencegahan dan tindakan.

      JADI PEMEBERANTASAN TERORISME SECARA TEGAS OLEH APARAT ITU BUKAN PELANGGARAN  HAM, karena HAM memang dibatasi oleh Undang-undang, artinya pelaku terorisme memang harus mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Itulah yang dimaksud kebebasannya dibatasi oleh undang-undang, Pelaku terorisme harus dihukum seberat-beratnya karena terorisme sendiri biangnya pelanggaran HAM.

      Ketika Prabowo bertanya kepada Jokowi mengapa ada menteri-menterinya yang berbeda pendapat soal pangan ada menteri yang mengatakan perlu impor beras ada pula yang mengatakan tidak perlu. Jawaban Jokowi kurang pas yang mengatakan memperbolehkan perbedaan pendapat dikalangan menteri, jawaban yang tepat adalah impor beras jenis-jenis tertentu masih dibutuhkan, sebab konsumsi beras di kelas bawah, menengah dan atas berbeda-beda jenis yang dimakan, hanya beras jenis tertentu saja yang perlu di impor. Seharusnya seperti itu jawabannya, meski terkesan agak sedikit ngeles, tapi argumentasinya dapat dibenarkan dan audiens puas mendengarnya, dan hal ini otomatis akan mendongkrak keterpilihannya.

      Begitu juga tatkala Jokowi bertanya kepada Prabowo banyak mantan Napi Koruptor yang menjadi Caleg Gerindra yang notabene pencalegannya ditandatangani oleh Ketua Umumnya (Prabowo), jawaban prabowo mestinya manusia itu bisa saja salah, dan sebaik-baik manusia itu apabila melakukan kesalahan mau bertobat untuk menjadi lebih baik. Jawaban Prabowo sudah agak lumayan dengan mengatakan meski mantan narapidana Koruptor, regulasi kita masih memungkinkan pencalegan sepanjang hukumannya itu tidak mencabut hak-hak politiknya ini negara demokrasi boleh-boleh saja, siapa tahu menjadi anggota dewan para napi mantan koruptor akan menjadi lebih baik, yang terpenting takut sama Allah SWT dan pro rakyat banyak.

      Debat model ini sesungguhnya minim seni, karena tidak ada Paslon saling menginterupsi satu sama lain, sekali lagi ini bukan debat tapi sekedar tanya jawab belaka. PATUT DIPERTANYAKAN DALAM  DEBAT INI, NAMPAKNYA PASLON TIDAK MEMPERSIAPKAN DEBAT DENGAN BAIK DENGAN MEMBAHAS KISI-KISI PERTANYAAN YANG SEBELUMNYA DISAMPAIKAN OLEH PANITIA. TIM AHLI DARI PASLON TIDAK MEMBERIKAN BIMBINGAN BELAJAR DENGAN BAIK UNTUK MENJAWAB PERTANYAAN DENGAN TEPAT DAN SISTEMATIS. PASLON HARUS BETUL-BETUL PAHAM TENTANG  HUKUM, HAM, KORUPSI DAN PEMBERANTASAN TERORISME. SARAN SAYA KEPADA PASLON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN CARILAH PARA AHLI YANG DAPAT MEMBIMBING DAN MENGARAHKAN JAWABAN DENGAN BAIK DAN SISTEMATIS, AUDIENS YANG MENDENGARKAN PASTI AKAN  TERPUASKAN, OTOMATIS AKAN MENAIKKAN PERINGKAT ELEKTABILITAS PASLON.

      Coba perhatikan, ketika prabowo mendapat undian pertanyaan bagaimana peraturan perundang-undangan antara pusat dan daerah sering terjadi benturan dan tumpang tindih sehingga tidak ada kepastian hukum dalam iklim berusaha. Meski secara umum dua paslon sudah menyinggung menjawab perlunya sinkronisasi regulasi dan review undang-undang, tetapi dua-duanya belum menjawab pertanyaan tersebut secara substansial. Jawaban yang paling tepat  meski undang-undangnya sudah baik jika manusianya tidak memiliki pribadi-pribadi yang baik, sekalipun hukum lengkap tidak akan memiliki makna apa-apa. Spencer mengatakan jika ingin menjadi ahli hukum yang baik, maka terlebih dahulu harus menjadi pribadi-pribadi yang memiliki budi pekerti yang luhur.

sebaliknya, meski peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau bahkan terjadi tumpang tindih, jika para penyelenggara negara memiliki akhlaq yang luhur, maka sistem pemerintahan akan menjadi baik. Apalagi sudah ada UU. No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur hierarki peraturan perundang-undangan. Penjenjangan peraturan perundang-undangan: UUD 1945, TAP MPR, UU/Perppu, PP, Perpres dan Perda. didalam UU itu disebutkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.

      Dua paslon juga nampak kosong melompong ketika menjawab pertanyaan closing statement bagaimana agar suasana demokrasi pemilu Capres ini dapat berjalan dengan suasana kondusif  moderator juga meminta mengapresiasi paslon masing-masing. Harusnya jawaban itu dimanfaatkan oleh paslon untuk menambah poin paslon dengan memuji kebaikan lawan, hal ini justru akan mendongkrak reputasi kepribadian paslon. Seharusnya jawabannya, siapa pun yang akan menang Capres nanti, demokrasi harus tetap tegak berjalan dengan baik, damai, tertib, tenang, dan aman. Kemenangan paslon nanti sesungguhnya adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Meski jawaban itu sebatas basa-basi saling memuji kepribadian paslon yang lain, misalnya, tentang kesopanan dan keterbukaannya, memuji orang lain itu  jauh lebih baik, bukan untuk merendahkan diri sendiri justru dapat menaikkan keluhuran martabat kita, tapi sayangnya, kedua paslon itu tidak melakukannya. SAYANG SEKALI!.