Oleh WARSITO, SH., M.Kn
Dosen Universitas Satyagama, Jakarta
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagai lembaga negara lahir pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) melalui Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ke-7 (lanjutan 2) pada tanggal 9 November 2001 Sidang Tahunan MPR RI. Mahkamah Konstitusi di lembagakan secara konstitusional, atas dasar ketentuan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 7 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”
Mahkamah Konstitusi dibentuk secara resmi pada tanggal 13 Agustus 2003, sejak dibentuknya lembaga tersebut sosialisasi gencar dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi, antara lain melalui kegiatan temu wicara, seminar, bedah buku, penerbitan/publikasi bahkan melalui media massa baik cetak maupun elektronik serta situs Mahkamah Konstitusi.
Memanasnya suhu politik, ditambah “bombardir” iklan di media cetak maupun elektronik oleh peserta pemilu partai politik dan Pilpres menambah semaraknya pesta demokrasi di tanah air. Tujuan calon legislatif dan calon Presiden dan Wakil Presiden gencar-gencarnya melakukan politik citra diri melalui iklan, tidak lain untuk merebut hati rakyat sebanyak-banyaknya agar menjatuhkan pilihan pada dirinya. Perang tanding slogan dari Capres yang mudah diingat oleh masyarakat ialah, kata mutiara: “lanjutkan versus “lebih cepat lebih baik’.
Mahkamah Konstitusi memiliki keterkaitan erat agar pelaksanaan Pemilihan Umum dapat berjalan dengan jujur dan adil. Peran Mahkamah Konstitusi sangat penting di dalam menegakkan proses demokratisasi di Indonesia, oleh karena usai pemilihan umum baik pemilu legislatif maupun Pilpres sudah tentu rawan gugatan sengketa tentang hasil pemilihan umum oleh pihak-pihak yang tidak puas atas penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mahkamah Konstitusi adalah benteng terakhir bagi pencari keadilan untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dengan obyektif, jujur dan adil. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final tidak ada upaya hukum lain, kiranya lebih mendorong Mahkamah Konstitusi memiliki improvisasi dan kepekaan kuat dalam menjawab perkembangan hukum yang senantiasa hidup di masyarakat. Mahkamah Konstitusi seyogianya menghindari peradilan bernuansa “konvensional” umumnya, misalnya: peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, pada umumnya hakim di lini peradilan ini memutus perkara hanya sebagai corong Undang-Undang (lobus de lagowa). Indikator Mahkamah Konstitusi bukan sebagai peradilan konvensional antara lain ditunjukkan dengan gebrakan putusannya sebelum pemilu legislatif April 2009 lalu menggedor kebekuan hukum melalui terapi kejutnya mengabulkan judicial review Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD terkait calon legislatif berdasarkan nomor urut. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut reasonable (masuk akal), oleh karena selain memberikan rasa keadilan juga menempatkan asas kesetaraan kepada setiap warga negara dimata hukum sebagaimana amanat konstitusi (Pasal 27 UUD 1945).
Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga gawang konstitusi (the guardian of the constitution), memiliki peranan penting dalam tegaknya cita negara hukum di Republik ini. Mahkamah Konstitusi selain berkedudukan sebagai lembaga negara juga memiliki kewenangan untuk memutus sengketa lembaga negara. Ujian terberat bagi putusan Mahkamah Konstitusi adalah ketika nanti akan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang melibatkan lembaganya sekaligus sebagai pihak yang berpekara.
MPR pernah menerbitkan Ketetapan MPR No. XI/1998, Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Rekomendasi dari Ketetapan MPR tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan Negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggungjwab kepada masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara Negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk menghindarkan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, seorang yang terpercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan Negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.
UUD 1945 menentukan secara tegas bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selain itu ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 sebagai berikut:
“Negara Indonesia adalah negara hukum.”
Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan, salah satu substansi penting perubahan UUD 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi terkait pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Sesuai ketentuan Pasal 22E Ayat (6) UUD 1945, Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden yang berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap warga negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga daerah.
Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Selain itu, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden agar mendapat legitimasi kuat dari rakyat. Selain itu, demokrasi yang dilaksanakan dengan jujur dan adil dapat menjamin pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Esensi dari penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan Psresiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat, sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Disamping itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensiil yang kuat dan efektif, dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektifitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
Sekelumit Sejarah (“Prelude”) Terbentuknya Mahkamah Konstitusi.
Sesungguhnya, dalam rapat besar BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 15 Juli 1945, telah muncul gagasan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Anggota Moh. Yamin menghendaki agar Mahkamah Agung (Balai Agung) menjadi pula badan yang membanding, yakni, “..apakah undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak melanggar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia atau hukum adat yang diakui, ataukah tidak bertentangan dengan syariat agama Islam.” Anggota Soepomo tidak menyetujui gagasan Moh. Yamin. Dikatakan, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar hanya dikenal dalam suatu sistem pemerintahan yang mengenal pemisahan kekuasaan secara tegas ( guna check and balances antar ketiga cabang kekuasaan). “Menurut pendapat saya, tuan Ketua, dalam rancangan Undang-Undang Dasar ini, kita memang tidak memakai sistem yang membedakan prinsipil antara 3 badan itu, artinya tidak, bahwa kekuasaan kehakiman akan mengontrol kekuasaan membentuk undang-undang.” (RM.A.B. Kusuma, 2004:229).
Sehubungan hal tersebut, menurut Soepomo, para ahli hukum Indonesia juga sama sekali tidak mempunyai pengalaman untuk tugas sedemikian. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar bukan wewenang Mahkamah Agung, tetapi wewenang badan peradilan khusus (pengadilan spesial) yang namanya Constitutioneelhof, semacam di Austria, Cekoslowakia dan Jerman di Zaman Weimar.”Kita harus mengetahui tenaga kita belum begitu banyak, kita harus menambah tenaga-tenaga, ahli-ahli tentang hal itu. Jadi buat negara yang muda dan untuk mengerjakan itu, saya kira belum waktunya,” kata Soepomo lebih jauh. Tatkala Ketua Radjiman menanyakan peserta, siapa yang menyetujui usul Yamin, Yamin sendiri meminta agar hal dimaksud ditunda saja. Suardi Tasrif menyayangkan bahwa perbedaan pendapat kedua pembicara tersebut berakhir secara inkonklusif (1971:197). “Neither Fish, nor fowl (bukan ikan, bukan daging),” kata Tasrif.
Dengan memerhatikan dan mencermati dengan saksama risalah BPUPKI mengenai perbedaan pendapat yang disampaikan oleh Soepomo dengan Moh. Yamin tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa, peradilan Mahkamah Konstitusi (peradilan spesial/khusus) pada hakekatnya sudah didambakan oleh para perumus UUD 1945. Namun, mengingat kondisi negara ketika itu dalam keadaan darurat perang, kegiatan mempersiapkan kemerdekaan dan mengesahkan UUD 1945 lebih diprioritaskan, sehingga badan dimaksud (Mahkamah Konstitusi) untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tidak dilakukan pembahasan lebih lanjut. Kita dapat membaca pemikiran para perumus UUD 1945 mengapa ketika itu tidak melanjutkan pembahasan mengenai pembentukan badan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Perumus UUD 1945 optimis dan menaruh harapan besar, kiranya setelah Indonesia merdeka dalam kondisi negara yang damai dan tentram, akan ada anak-anak bangsa melakukan pengkajian konstitusi membentuk lembaga kekuasaan kehakiman dimaksud. Kini, 56 tahun yang lalu dambaan itu menjadi kenyataan dengan terwujudnya keberadaan Mahkamah Konstitusi yang dilembagakan secara konstitusional melalui perubahan ketiga UUD 1945 tahun 2001.
Sebaliknya, putusan Mahkamah Konstitusi itu, membuat jerit tangis dan gusar sebagian fungsionaris partai yang telah ditempatkan di nomor urut atas (nomor urut jadi). Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi dianggap tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik yang mensyaratkan pembentukan partai politik menyertakan 30 % (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Mahkamah Konstitusi dapat digolongkan hakim progressif karena terobosan-terobosan penemuan hukum baru (rechtvinding) di dalam memutuskan sebuah perkara. Sedangkan hakim yang bersifat kolot (konservatif), ketok palunya hanya berdasarkan bunyi teks redaksional undang-undang semata.
Tetapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak judicial review Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terkait calon perseorangan turutserta dalam pemilu, disambut “jerit tangis” oleh elemen masyarakat karena tidak memberikan rasa keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat dikwalifisir bertentangan dengan Pasal 27 dan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945. Inilah salah satu bentuk putusan Mahkamah Konstitusi yang membingungkan masyarakat. Sebab satu sisi, putusan Mahkamah Konstitusi pernah mengabulkan calon perseorangan Bupati, Walikota dan Gubernur turutserta dalam Pilkada, sisi lain, putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan calon perseorangan Presiden dan Wakil Presiden turutserta dalam Pemilihan Umum. Mengapa putusan Mahkamah Konstitusi tidak konkordan dengan putusan-putusan sebelumnya?. Kelemahan konstitusi sendiri tidak secara tegas mengharuskan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum (Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945).
Satu sisi putusan Mahkamah Konstitusi itu menggebrak dunia hukum yang selama ini berjalan konservatif, sisi lain putusan Mahkamah Konstitusi menjadi permasalahan, apakah kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki kewenangan untuk memasukkan norma hukum baru di dalam Undang-Undang?. Hal lain, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdampak pada semangat pembentukan partai politik yang mengharuskan menyertakan 30% keterwakilan perempuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai interpreter constitution di Republik ini menjadi keniscayaan melahirkan putusan-putusan kredibel yang diterima oleh masyarakat luas. Gebrakan-gebrakan putusan Mahkamah Konstitusi yang selama ini telah ditunjukkan, mencerminkan bahwa peradilan tersebut inovatif di dalam memutuskan perkara. Meski UUD 1945 sendiri sebagai pijakan putusan Mahkamah Konstitusi, masih bersifat abstraksi.
MPR sebelum melaksanakan perubahan UUD 1945 ada 5 (lima) kesepakatan dasar yang dicapai oleh fraksi-fraksi MPR berkaitan dengan perubahan UUD 1945 tersebut sebagai platform atau koridor yaitu:
a. tidak mengubah pembukaan UUD 1945;
b. tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensial;
d. menghapuskan penjelasan UUD 1945 dengan memuat hal-hal yang bersifat normatif dimasukkan de dalam pasal-pasal;
e. perubahan UUD 1945 tersebut dilakukan dengan cara adendum.
Penulis tertarik memilih judul: “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih”, pertimbangannya, dengan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut, pandangan masyarakat akan tertuju pada sosok bangunan pengadilan yang bernama Mahkamah Konstitusi. Oleh karena Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara memiliki kewenangan antara lain, menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Melalui karya tulis ini pula, penulis ingin mengungkapkan seberapa besar peran Mahkamah Konstitusi di dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum yang jujur dan adil oleh Komisi Komisi Pemilihan Umum. Jika putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan judicial review Undang-Undang terkait Pemilihan Umum dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, peran Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas dapat terselenggaranya Pemilihan Umum dengan jujur dan Adil, lebih dari itu, Mahkamah Konstitusi telah dapat menghantarkan pemerintahan yang baik (good governance) di negeri ini.
B. POKOK PEMASALAHAN
Berdasarkan Latar belakang dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:
1. Bagaimana analisis hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan judicial review Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD terkait calon legislatif terpilih berdasarkan nomor urut?.
2. Bagaimana analisis hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak pengajuan judicial review Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terkait calon perseorangan Presiden dan Wakil Presiden turutserta dalam Pemilihan Umum?.
3. Dapatkah calon legislatif ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dikukuhkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator?.
C. METODE PENELITIAN HUKUM
Dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pengajuan judicial review Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terkait calon legislatif berdasarkan suara terbanyak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan penelitian ini pula dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan judicial review Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terkait calon perseorangan Presiden dan Wakil Presiden turutserta dalam pemilihan umum ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dengan penelitian ini akan dapat diketahui kedudukan Mahkamah Konstitusi yang sebagai negative legislator, dengan cara menganalisa rumusan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga dengan demikian, pada akhirnya dapat disimpulkan, peran Mahkamah Konstitusi itu memiliki keterkaitan erat demi terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan umum yang jujur dan adil.
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif sehingga akan menghasilkan tipe penelitian yang bersifat evaluatif. Sementara penelitian hukum secara normatif dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini, juga mengacu pada hukum internasional civil law (eropa continental), kemudian secara deduktif diinterpretasikan guna menguatkan argumentasi bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki peran aktif dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil. Penelitian ini menggunakan data skunder yang bersumber pada bahan primer, skunder, dan tersier.
Alat Pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Studi dokumen
Dokumen yang dikumpulkan meliputi peraturan perundangan yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Disamping itu juga buku-buku, makalah seminar, kamus dan referensi antara lain jurnal Mahkamah Konstitusi dan lain-lain.
b. Wawancara
Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber di Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia selama penelitian. Selain itu, mengadakan wawancara dengan narasumber yaitu pengamat konstitusi dan menyarikan pendapat mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial review Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terkait calon legislatif terpilih berdasarkan suara terbanyak. Selain itu juga menyarikan faktor-faktor yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi menolak judicial review Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden terkait calon perseorangan Presiden dan Wakil Presiden turutserta dalam pemilihan umum. Dengan demikian, dapat melengkapi data perolehan informasi data. Penelitian diolah dengan metode kualitatif. Dengan demikian hasil penelitian bersifat evaluatif analitis.
Merupakan bagian pembahasan terdiri dari 5 sub bab, antara lain sub bab pertama Mahkamah Konstitusi sebagai Constitutional Court terdiri dari undang-undang yang berlaku untuk Mahkamah Konstitusi, sub bab kedua tinjauan umum tentang kedudukan Mahkamah Konstitusi, yang terdiri dari kedudukan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, sub bab ketiga yaitu, hubungan Mahkamah Konstitusi dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang jujur dan adil. Sub bab ke empat membangun sistem penegakan hukum yang akuntabel terdiri dari gambaran umum deskriptip putusan Mahkamah Konstitusi dan analisis hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pemohon judicial review Undang-Undang Pemilihan Umum, sub bab kelima yaitu, peran Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
BAB II
MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI CONSTITUTIONAL COURT
A. Mahkamah Konstitusi Sebagai Constitutional Court
Mahkamah Konstitusi adalah constitutional court yang ke-78 di dunia, ditetapkan tatkala perubahan ketiga UUD 1945, berdasar Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 juncto Pasal 24C UUD 1945 yang diputuskan dalam rapat paripurna MPR RI ke-7 (lanjutan 2), tanggal 9 November 2001 dalam Sidang Tahunan MPR RI. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan Mahkamah Konstitusi yang pertama di abad XXI Masehi.
Fungsi Mahkamah Konstitusi di lembagakan secara konstitusional, atas dasar ketentuan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 7 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”
Reformasi hukum nasional niscaya bermula dari reformasi konstitusi. Harun Alrasid (1998) berpendapat, berbicara tentang reformasi hukum, yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan sendirinya harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar. Dikatakan, guna menghindari lingkaran yang tidak berujung pangkal, seharusnya dimulai dengan penyusunan Undang-Undang Dasar baru.
UUD 1945 (redaksi lama) sejak disahkan dan diberlakukan, memang bersifat sementara, sudah verouderd, tidak dapat lagi mengakomodir pemberdayaan kedaulatan rakyat serta kehidupan demokrasi menuju civil society. Perubahan UUD 1945 yang dilakukan selama empat kali sejak 1999-2002 merupakan upaya awal reformasi hukum nasional, diharapkan menjadi rujukan bagi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang pluralistik. Perubahan demi perubahan Undang-Undang Dasar itu diharapkan dapat merambah lahirnya suatu Undang-Undang Dasar baru.
B. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Mahkamah Konstitusi
1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman berkedudukan sebagai lembaga negara ditegaskan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan sederajat dengan lembaga-lembaga negara lain, antara lain, yakni, Mahkamah Agung (MA).
Pembentukan Mahkamah Konstitusi diwujudkan dengan pengangkatan para hakim konstitusi menurut tatacara yang diatur dengan undang-undang. Pasal 24C UUD 1945 menentukan, “Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.” Kemudian disusul pemberlakuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 13 Agustus 2003 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316. Atas dasar Undang-Undang ini, proses rekrutmen calon hakim dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, baik oleh DPR, Mahkamah Agung maupun Presiden, sehingga pada tanggal 15 Agustus 2003, pengangkatan sembilan Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang pertama dalam sejarah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003.
2. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari kekuasaan kehakiman, merupakan kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana dimaktub dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945. Laica Marzuki dalam bukunya Berjalan-jalan di Ranah Hukum (2006) mengatakan bahwa, Mahkamah Konstitusi bukan bagian dari Mahkamah Agung dalam makna perkaitan struktur unity of jurisdiction, seperti halnya dalam sistem hukum Anglo Saxon, tetapi berdiri sendiri serta terpisah dari Mahkamah Agung secara duality of jurisdiction. Mahkamah Konstitusi berkedudukan setara dengan Mahkamah Agung.
Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai lembaga negara yang sederajat dengan lembaga-lembaga negara lain yakni: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY) dan lain-lain. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip check and balances yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggraan negara.
Yang menarik dari Mahkamah Konstitusi ini yaitu, satu sisi ia berkedudukan sebagai lembaga negara, sisi lain Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Permasalahannya, bagaimana jika sewaktu-waktu terjadi konflik antara Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara lain, apakah putusan Mahkamah Konstitusi dapat berjalan obyektif?.
Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara. Sejak berdiri pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi memiliki peranan strategis dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Peranan Mahkamah Konstitusi mengiringi proses reformasi di Indonesia yang memengaruhi tatanan sosial politik kepada tatanan demokrasi di Indonesia yang saat ini berkembang dengan sangat pesat.
3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang sebagai berikut:
1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. memutus pembubaran partai politik; dan
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Kontitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang;
b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang;
c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih;
d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
C. Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Penyelenggaraan Pemilihan
Umum yang Jujur dan Adil
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat secara langsung 2014 ini merupakan kali ketiga sejak reformasi digulirkan pada tahun 1998, sebelumnya, Pilpres secara langsung dilaksanakan pada tahun 2004. Sebelum perubahan UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR, namun, dipandang sarat dengan kepentingan politik, hasilnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh MPR ketika itu tidak mencerminkan aspirasi dan kehendak mayoritas rakyat Indonesia. Sehingga keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak memiliki derajat dan akuntabilitas yang tinggi dimata rakyat. Salah satu substansi penting lain dari perubahan UUD 1945 adalah, dikembalikannya fungsi kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Gebrakan putusan MPR tersebut perlu mendapat apresiasi kita semua sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat.
Lawrence M. Friedman (1981), menyatakan penegakan hukum (law enforcement) adalah bagian dari sistem hukum. Secara kelembagan, institusi penegakan hukum adalah bagian dari sistem pemerintahan dalam makna luas (in ruimere zin), termasuk alat perlengkapan negara yustisiil, lazim dikenal dengan nama lembaga peradilan dibawah kekuasaan kehakiman (MA RI).
Pendapat Lawrence M. Friedman tersebut, dapat dianalogkan jika sewaktu-waktu terjadi sengketa kewenangan lembaga negara yang melibatkan pihak yang berperkara Mahkamah Konstitusi, apakah Mahkamah Konstitusi dapat melaksanakan putusan seobyektif mungkin?. Jika tidak ditegakkan hukum materiil mengakibatkan pelanggaran (tegengesteld) atau pembiaran terhadap kaidah-kaidah hukum (materieel recht) yang dibuat guna mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat dimaksud.
Undang-Undang sebagai produk lembaga legislatif dan eksekutif sederajat kedudukannya dengan jurisprudensi sebagai produk lembaga judikatif yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde). Konsekuensi dari kesederhanaan itu otomatis dapat terjadi bahwa sesuatu materi dalam putusan pengadilan itu tidak sesuai atau pun justru bertentangan dari suatu materi yang diatur dalam suatu undang-undang. Perbedaan atau pertentangan yang mungkin terjadi diantara kedua lembaga legislatif dan judikatif ini dapat ditafsirkan esensi dari pemberlakuan hak uji material oleh kekuasaan kehakiman terhadap materi undang-undang sesuai dengan semangat UUD 1945 yang jelas-jelas berbeda dengan semangat yang diatur dalam konstitusi RIS dan UUDS 1950 yang menyatakan bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
Menurut Van Apeldoorn, manakala orang awam ditanyakan tentang hukum maka ingatannya tertuju pada bangunan pengadilan, sosok-sosok hakim, advokat, juru sita dan polisi. Pendapat Van Apeldoorn tersebut menggambarkan betapa mulianya tugas hakim Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi dinantikan oleh jutaan umat manusia yang mendambakan keadilan seadil-adilnya di negeri ini. Pesta demokrasi yang baru usai dilaksanakan pada 9 April dan 8 Juli 2009 untuk memilih calon legislatif dan calon Presiden dan Wakil Presiden, membuat ingatan masyarakat Indonesia bahkan dunia tertuju pada sosok bangunan pengadilan yakni, Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
Mahkamah Konstitusi adalah alat perlengkapan negara yustisiil, merupakan salah satu pelaksana (pelaku) kekuasaan kehakiman tertinggi, disamping Mahkamah Agung (MA RI). Selain itu, terdapat institusi penegakan hukum dari sistem pemerintahan dalam makna sempit (in engere zin), yakni bagian aparatur hukum dari kekuasaan pemerintahan negara dibawah presiden, sebagaimana dimaktub pada bab III, Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 UUD 1945. Dengan demikian, terdapat dua macam institusi penegakan hukum. Pertama, institusi lembaga peradilan, dibawah kekuasaan kehakiman (judiciary power), merupakan kekuasaan yang merdeka menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah (eksekutif). Kedua, institusi penegakan hukum dibawah presiden, merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan negara (Bab III UUD 1945), misalnya institusi kejaksaan, institusi kepolisian dan lain-lain.
Kemandirian suatu institusi penegakan hukum memang seyogianya mendapat jaminan normatif dari pembuat peraturan perundang-undangan sehingga pada akhirnya terwujudnya sistem penegakan hukum yang akuntabel. Sistem penegakan hukum yang akuntabel tidak hanya membutuhkan prasyarat kemandirian (selbstanding) tetapi harus pula didukung oleh aparat-aparat penegak hukum yang professional, bersih tidak korup dan akuntabel yang mendapat dukungan kepercayaan dari rakyat banyak (public trust). Hal dimaksud berarti sistem penegakan hukum yang akuntabel hanya dapat dibangun dari suatu pemerintahan yang bersih (clean government).
Menurut P.M. Hadjon (1994:7), konsep pemerintahan yang bersih bukanlah suatu konsep normatif. Oleh karena itu, tidak ada ukuran normatif tentang patokan standarisasi pemerintahan yang bersih. “Dalam bahasa normatif, konsep pemerintahan yang bersih sejajar dengan konsep rechtmatig bestuur atau rechtmatigheit van bestuur”, demikian pendapat Hadjon. Dikatakan dalam konsep hukum administrasi, kita telah mengenal beberapa konsep yang berkenaan dengan asas rechtmatigheid, seperti rechtmatig, onrechtmatig.
Pemerintah yang bersih pertama-tama harus dipahami dalam makna rechtmatig bestuur atau rechtmatigheid van bestuur, sebaliknya pemerintahan yang tidak bersih bermakna onrechtmatig bestuur atau onrechtmatigheid van bestuur. Namun demikian, suatu pemerintahan yang onrechtmatig atau onrechtmatigheid van bestuur tidak dengan sendirinya bermakna strafbaar yang digolongkan delik jabatan (ambstdelict). Pada umumnya, dalam suatu pemerintahan yang onrechtmatig merupakan pula lahan yang tidak steril dari perbuatan pejabat yang korup, termasuk aparat-aparat penegak hukumnya. Suatu sistem penegakan hukum yang akuntabel tidak bisa dibangun dari pemerintahan yang tidak bersih, atau onrechtmatig bestuur yang korup, terutama karena aparat-aparat penegak hukum yang merupakan bagian dari pemerintahan yang korup itu. Jika demikian halnya, dari mana dimulai perwujudan penegakan hukum yang akuntabel itu?.
Pendapat P.M. Hadjon tersebut dapat dianalogikan jika Mahkamah Konstitusi keliru memutus sengketa tentang hasil Pemilihan Umum baik legislatif maupun Pemilu Pilpres, dampaknya pemerintahan yang terbentuk tidak memiliki legitimasi kuat, pemerintahan yang dilahirkan melalui proses yang tidak baik, tentu akan menjadikan pemerintahan yang tidak baik pula. Oleh karena itu, betapa pentingnya bangunan peradilan Mahkamah Konstitusi di negeri ini, sebab putusan yang dikeluarkan akan membidani pemerintahan yang baik (good governance).
Pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan agar tersedia jalan hukum untuk mengatasi perkara-perkara yang terkait erat dengan penyelenggaraan negara, ketatanegaraan dan kehidupan politik. Dengan demikian, konflik yang terkait dengan penyelenggaraan negara tidak berkembang liar menjadi konflik horizontal tanpa penyelesaian yang obyektif, jelas, baku, transparan dan akuntabel.
Menurut Kosasih Taruna Sepandji (2000 hal. 9) Untuk memudahkan penyelenggaraan negara, sesuai yang terkandung dalam konstitusi, maka negara memiliki semacam lembaga-lembaga dan perangkatnya yang mengatur jalannya roda pemerintahan, sehingga tercapai apa yang menjadi cita-cita bersama. Pada pelaksanaannya, lembaga-lembaga kenegaraan dan atau pemerintahan, akan mengambil kaidah gerak normatifnya dengan mengacu pada konstitusi yang dianut. Pengambilan acuan ini sangat penting, karena bagaimana pun konstitusi merupakan landasan bagi pelaksanaan kerja suatu lembaga negara dan atau pemerintahan. Di Indonesia dan negara-negara lainnya, berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara diatur dalam konstitusi misalnya Indonesia. Pengaturan ini perlu untuk memberikan batasan kepadanya agar tidak terjadi kekacauan dan tumpang tindih bidang kerja. Dengan kata lain bentuk pemerintahan dan sistem kenegaraan yang berlaku akan sangat ditentukan oleh isi dari konstitusi tersebut, oleh karenanya pemahaman yang luas, menyeluruh dan holistik sangat diperlukan dalam mempelajari suatu konstitusi dan kelembagaan negara.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tugas penyelenggaraan Pemilu dengan jujur dan adil, bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab amat sangat berat di dalam rangka mengawal pelaksanaan proses demokrasi secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Mahkamah Konstitusi berperan besar di dalam tegaknya proses demokratisasi di Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi itu pula menentukan tegaknya cita negara hukum, sekaligus melahirkan lembaga legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan legitimasi kuat dari rakyat.
D. Membangun Sistem Penegakan Hukum yang Akuntabel
1. Gambaran Umum Deskriptip putusan Mahkamah Konstitusi
Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan judicial review Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD terkait calon legislatif terpilih berdasarkan nomor urut adalah sudah tepat, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 UUD 1945 juncto Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak judicial review Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terkait usulan calon perseorangan Presiden dan Wakil Presiden turutserta dalam Pemilu, justru bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”
2. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan judicial review Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD terkait calon legislatif terpilih berdasarkan nomor urut. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menggemparkan masyarakat karena sejalan dengan aspirasi rakyat yang ingin memperoleh keadilan. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi sejalan dengan rumusan Pasal 27 dan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945. Apabila permohonan judicial review tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, maka dapat mengacaukan sistem hukum yang ada di Indonesia, terlebih-lebih tidak memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat yang ingin menjadi calon legislatif.
Tetapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak judicial review Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terkait calon perseorangan turutserta dalam pemilu, disambut “jerit tangis” oleh elemen masyarakat karena tidak memberikan rasa keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat dikwalifisir bertentangan dengan Pasal 27 dan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945. Inilah salah satu bentuk putusan Mahkamah Konstitusi yang membingungkan masyarakat. Sebab satu sisi, putusan MK pernah mengabulkan calon perseorangan Bupati, Walikota dan Gubernur turutserta dalam Pilkada, sisi lain, putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan calon perseorangan Presiden dan Wakil Presiden turutserta dalam Pemilihan Umum. Mengapa putusan Mahkamah Konstitusi tidak konkordan dengan putusan-putusan sebelumnya?. Kelemahan konstitusi sendiri tidak secara tegas mengharuskan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum (Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945). Apabila Mahkamah Konstitusi berani memutus calon Perseorangan Presiden dan Wakil Presiden turutserta dalam Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi pasti akan dielu-elukan masyarakat sebagai pahlawan demokrasi. Selain itu, dapat mendorong kepada MPR untuk melakukan perubahan kelima UUD 1945 terkait calon perseorangan Presiden tersebut.
Penegakan hukum (law enforcement) adalah bagian dari sistem hukum (Lawrence M. Friedman, 1981). Tanpa penegakan hukum (formeel recht) maka kaidah-kaidah hukum materiil (meterieel recht) niscaya menjadi tumpukan kertas (een papieren) saja. Negara hukum yang didambakan bakal menjadi impian belaka.
Pendapat Lawrence M. Friedman tersebut menggugah kita semua agar peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan parlemen dengan susah payah, menguras tenaga dan biaya yang tidak sedikit, ditaati dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Betapa mahalnya proses sebuah Rancangan Undang-Undang sampai diundangkan, jika tidak dilaksanakan formil dan materiilnya, niscaya yang terjadi hanyalah tumpukan-tumpukan kertas sebagaimana digambarkan oleh Lawrence M. Friedman tersebut. Pada akhirnya, cita negara hukum sebagaimana didambakan konstitusi hanyalah teks redaksional semantik yang menjadi pajangan belaka.
Oleh karena itu, sudah tepat, putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan calon terpilih berdasarkan nomor urut. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan calon legislatif terpilih berdasarkan nomor urut disambut bahagia oleh lapisan masyarakat. “Pendekar” sembilan hakim Mahkamah Konstitusi dielu-elukan oleh masyarakat dianggap “dewa keadilan”. Peradilan Mahkamah Konstitusi layak disebut sebagai peradilan modern di abad XXI ini, karena bisa menjawab perkembangan hukum yang senantiasa hidup di masyarakat. Namun sisi lain, putusan Mahkamah Konstitusi itu, membuat jerit tangis dan gusar dari sebagian fungsionaris partai yang telah ditempatkan di nomor urut atas (nomor urut jadi). Hal lain, putusan Mahkamah Konstitusi juga dianggap tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum anggota legislatif DPR, DPD dan DPRD juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik yang mensyaratkan pembentukan partai politik menyertakan 30 % (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Mahkamah Konstitusi dapat digolongkan hakim progressif karena terobosan-terobosan penemuan hukum baru (rechtvinding) di dalam memutuskan sebuah perkara. Sedangkan hakim yang bersifat kolot (konservatif), ketok palunya hanya berdasarkan bunyi teks redaksional undang-undang semata.
Satu sisi putusan Mahkamah Konstitusi itu menggebrak dunia hukum yang selama ini berjalan konservatif, sisi lain putusan Mahkamah Konstitusi menjadi permasalahan, apakah kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki kewenangan untuk memasukkan norma hukum baru di dalam Undang-Undang?. Hal lain, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdampak pada semangat pembentukan partai politik yang mengharuskan menyertakan 30% keterwakilan perempuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai interpreter constitution di Republik ini menjadi keniscayaan melahirkan putusan-putusan kredibel yang diterima oleh masyarakat luas. Gebrakan-gebrakan putusan Mahkamah Konstitusi yang selama ini telah ditunjukkan, mencerminkan bahwa peradilan tersebut inovatif di dalam memutuskan perkara. Meski UUD 1945 sendiri sebagai pijakan putusan Mahkamah Konstitusi, masih bersifat abstraksi.
Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia itu terlindungi, hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan hukum berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dalam hal ini hukum yang dilanggar tersebut harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan keadilan (Gerechtigkeit).
Jika menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya akan dikorbankan. Demikian pula jika yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan, begitu selanjutnya. Dalam penegakan hukum harus ada harmonisasi (kesesuaian) antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan masyarakat. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat menaati peraturan hukum, akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil, apa pun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau untuk dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat: lex dura sed tamen scripta (Undang-Undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya). Bicara tentang hukum pada umumnya kita hanya melihat kepada peraturan hukum dalam arti kaedah atau peraturan perundang-undangan, terutama bagi para praktisi.
Undang-Undang itu tidak sempurna, memang tidak mungkin mengatur kehidupan manusia secara tuntas, adakalanya undang-undang itu tidak lengkap, dan ada kalanya undang-undang itu tidak jelas, meskipun tidak lengkap dan tidak jelas undang-undang tetap harus dilaksanakannya. Dalam hal terjadi pelanggaran undang-undang hakim harus melaksanakan atau menegakkan undang-undang, hakim tidak dapat menangguhkan pelaksanaan atau penegakan undang-undang yang telah dilanggar. Hakim tidak dapat dan tidak boleh menangguhkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Hakim dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya undang-undang atau tidak adanya peraturan umum mengenai perundang-undangan untuk Indonesia/S.1847-23 hukumnya.
Menurut Sudikno Mertokusumo, setiap peraturan perundang-undangan itu tidak semua jelas dan tidak pula lengkap, oleh karena itu harus ditemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangan. Dalam konteks itu, dibutuhkan kepiawaian hakim Mahkamah Konstitusi bermetode interpretasi atau metode penafsiran. Masih menurut Sudikno Mertokusumo, ajaran interpretasi dikenal cukup lama yang disebut hermeneutik yuridis atau metode yuridis. Penafsiran Undang-Undang terhadap konstitusi tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga dilakukan oleh peneliti hukum, dan mereka yang berhubungan langsung dengan kasus atau konflik dan peraturan-peraturan hukum.
Berkaitan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo tersebut, penulis akan membahas masalah penafsiran oleh hakim Mahkamah Konstitusi, mengingat yang mempunyai kewenangan untuk itu dan penafsirannya tersebut memiliki wibawa besar di masyarakat dituangkan dalam bentuk putusan. Penafsiran oleh hakim yang dimaksudkan tidak lain adalah penafsiran atau penjelasan yang harus menuju penerapan (atau tidak menerapkan) suatu peraturan hukum umum terhadap suatu peristiwa konkrit yang dapat diterima oleh masyarakat. Jika metode gramatikal (penggunaan kata-katanya tidak jelas), hakim tingkatan apapun termasuk hakim Mahkamah Konstitusi perlu melakukan metode penafsiran teleologis yang disesuaikan dengan maksud dan sifat dari pembuat undang-undang.
Keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat penting di Republik ini guna mengawal konstitusi. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, Fiat Justitia et pereat mundus (meski dunia akan runtuh hukum harus ditegakkan), itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharap adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai karena justru hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan, masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum dan mengikat kepada setiap orang, bersifat menyamaratakan.
Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan antara lain, menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Banyaknya Undang-Undang yang diujikan materi ke Mahkamah Konstitusi menandakan bahwa produk undang-undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah belum memenuhi harapan masyarakat banyak.
Salah satu yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi begitu cepat membumi (dikenal) luas oleh masyarakat adalah putusannya yang kerap menggetarkan jala demokrasi, contoh, Mahkamah Konstitusi memutus calon legislatif berdasarkan suara terbanyak bukan nomor urut. Dengan gebrakan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat progressif itulah, maka, sebagai lembaga negara baru, Mahkamah Konstitusi dapat melaju pesat meninggalkan lembaga-lembaga negara seusianya, bahkan sekali pun lembaga-lembaga negara yang telah ada sebelumnya.
Ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, seketika itu juga, putusan Mahkamah Konstitusi menjadi tolak ukur, seberapa besar proses berdemokratisasi di negeri ini telah dijalankan dengan jujur dan adil, begitu sebaliknya. Putusan Mahkamah Konsitusi yang obyektif, transparan dan akuntabel akan menghantarkan pemerintahan yang baik.
Dengan mengkaji ragam putusan Mahkamah Konstitusi yang selama ini dihasilkan, dapat disimpulkan, Mahkamah Konstitusi telah memiliki kepekaan kuat membaca dinamika perkembangan hukum yang senantiasa hidup di masyarakat. Inilah ciri-ciri hakim yang bersifat progessif, Mahkamah Konstitusi layak disebut sebagai peradilan modern di abad XXI Masehi ini.
BAB III
PENUTUP
A. Simpulan
1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang progressif antara lain membatalkan calon terpilih legislatif berdasarkan nomor urut mengabulkan berdasarkan suara terbanyak, dilihat dari sisi keadilan dan kemanfaatan hukum, sangat melegakan masyarakat. Sisi lain, putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mensyaratkan pembentukan partai politik disusun dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30 % keterwakilan perempuan. Satu sisi putusan Mahkamah Konstitusi harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang menjadi permasalahan, apakah putusan Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang memasukkan norma baru di dalam Undang-Undang?. Bukankah putusan Mahkamah Konstitusi itu kedudukannya sebagai Negative Legislator?;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak judicial review Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terkait calon perseorangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maju dalam Pemilihan Umum, bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang membolehkan calon perseorangan Gubernur, Bupati dan Walikota turutserta dalam Pilkada. Padahal jika Mahkamah Konstitusi berani memutus calon perseorangan Presiden dan Wakil Presiden boleh maju dalam Pemilihan Umum, maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan berdampak mendorong MPR untuk melakukan perubahan kelima UUD 1945 menempatkan kembali setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Mahkamah Konstitusi “tidak berdosa”, jika sekiranya membolehkan calon perseorangan Presiden dan Wakil Presiden turutserta dalam Pemilu Pilpres dan Cawapres. Sebab kandungan konstitusi sendiri masih bersifat abstraksi tidak ada aturan yang mengharuskan Capres dan Cawapres wajib diusung oleh partai politik, atau gabungan partai politik;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah negative legislator, oleh karena Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menyatakan pengujian Undang-Undang bertentangan dengan jiwa UUD 1945 atau tidak. Jika menurut penafsiran teleologis hakim Mahkamah Konstitusi ternyata Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, maka tugas Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi melakukan revisi Undang-Undang dimaksud.
B. Saran/Rekomendasi
1. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang sederajat dengan lembaga-lembaga negara lain seyogianya memberikan rekomendasi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melakukan pengkajian secara komprehensif pelaksanaan perubahan UUD 1945 terkait putusan Mahkamah Konstitusi memutus dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melanggar UUD 1945 yang tidak diberikan final. Jika Mahkamah Konstitusi sudah memutus bersalah demi hukum dengan idealnya MPR memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak perlu dilakukan pemungutan suara di forum Majelis untuk memberhentikan atau tidaknya (Pasa 7B Ayat (5, 6) UUD 1945);
2. Mahkamah Konstitusi agar memberikan rekomendasi kepada MPR untuk melaksanakan perubahan UUD 1945 memasukkan calon Perseorangan Presiden dan Wakil Presiden turutserta dalam Pemilihan Umum, dalam rangka melaksanakan Pasal 27 dan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945).
3. Putusan Mahkamah Konstitusi sebaiknya tidak memasukkan norma baru dalam Undang-Undang. Sebab kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Jika dilakukan judicial review ternyata memang bertentangan dengan UUD 1945, maka tugas legislatif dan pemerintah selanjutnya untuk melakukan revisi/perbaikan seperlunya undang-undang sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi.
DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU
Alrasid, Harun. Naskah UUD 1945 sesudah empat kali diubah oleh MPR.
Jakarta: Universitas Indonesia, 2003.
Mertokusumo, Sudikno dan Mr. A. Pitlo. Bab-bab tentang Penemuan Hukum.
cet. 1. Yogyakarta: Citra Aditya Bhati, 1993.
Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Cet. 3.
Yogyakarta: Liberty, 2004.
Taruna, H.R.E Sepandji Kosasih. Konstitusi dan Kelembagaan Negara. Cet.
1. Bandung: universal offset, 2000.
Marzuki, Laica. Berjalan-jalan di Ranah Hukum. Buku kesatu. Jakarta:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Panduan Memasyarakatkan UUD 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR
RI, 2004.
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.
_______.Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi. UU No. 24, LN No.
98 Tahun 2003, TLN No. 4316.
_______.Undang-Undang Tentang Partai Politik. UU No. 2, LN No. 2 Tahun
2008, TLN No. 4801.
_______. Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan
DPRD. UU No. 10, LN No. 51 Tahun 2008, TLN No.4836.
________.Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden. UU No. 42, LN No. 176 Tahun 2008, TLN No.4924.
