Fungsi dan Tugas Presiden dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan

 Fungsi dan Tugas Presiden dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan

Dalam sistem Hukum ketatanegaraan di Indonesia, Presiden memiliki peran yang sangat penting sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden sering disebut sebagai simbol negara meski tidak tepat penyebutan ini tetapi faktanya presiden memegang kekuasaan eksekutif yang besar untuk menjalankan pemerintahan dan mewakili negara dalam hubungan internasional. Secara lebih rinci, fungsi dan tugas Presiden diatur dalam UUD 1945, yang menjadi dasar konstitusional bagi segala kegiatan kenegaraan. Artikel ini akan membahas tentang fungsi dan tugas Presiden dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia.

1. Fungsi Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan

Fungsi Presiden di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa aspek penting, antara lain:

a. Fungsi sebagai Kepala Negara

Sebagai kepala negara, Presiden memiliki kewenangan untuk mewakili negara dalam berbagai forum internasional. Presiden berperan dalam hubungan diplomatik, melakukan perjanjian internasional, dan mengangkat duta besar atau konsul. Sebagai kepala negara, Presiden juga memberikan pengampunan atau grasi kepada mereka yang dihukum oleh pengadilan.

b. Fungsi sebagai Kepala Pemerintahan

Sebagai kepala pemerintahan, Presiden bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Presiden mengarahkan kebijakan pemerintahan, menetapkan peraturan, dan mengawasi para kabinet yang diangkatnya. Presiden  memiliki wewenang untuk menunjuk menteri-menteri yang akan membantu menjalankan pemerintahan. Fungsi ini mencakup pembuatan keputusan penting terkait kebijakan dalam negeri, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

c. Fungsi sebagai Pemegang Kekuasaan Eksekutif

Presiden memegang kekuasaan eksekutif yang sangat besar, yang memungkinkan Presiden untuk mengeluarkan keputusan yang memengaruhi seluruh kehidupan masyarakat Indonesia. Kekuasaan ini mencakup pengangkatan pejabat tinggi negara, penerbitan peraturan pemerintah, dan keputusan-keputusan lainnya yang diperlukan untuk menjaga jalannya pemerintahan dan mengatasi situasi darurat.

2. Tugas Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan

Tugas Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak hanya terbatas pada fungsi-fungsi umum tersebut, tetapi juga mengandung beberapa tugas konstitusional yang diatur oleh UUD 1945. Berikut adalah beberapa tugas utama Presiden:

a. Menjaga dan Memelihara Keutuhan Negara

Salah satu tugas utama Presiden adalah menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini mencakup segala upaya untuk menjaga stabilitas negara dari ancaman baik internal maupun eksternal. Presiden memiliki kewenangan untuk mengerahkan TNI dan Polri dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan negara.

b. Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Pemerintahan

Presiden bertugas menyusun kebijakan strategis dalam pemerintahan, baik itu kebijakan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kebijakan ini kemudian dijalankan oleh aparat pemerintahan yang telah ditunjuk oleh Presiden, termasuk kementerian dan lembaga negara lainnya.

c. Mengajukan RUU dan Menetapkan Peraturan

Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR. Setelah RUU tersebut disetujui oleh DPR, Presiden memiliki tugas untuk menandatangani dan mengesahkan RUU tersebut menjadi Undang-Undang. Selain itu, Presiden juga dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengatur pelaksanaan Undang-Undang atau untuk menghadapi situasi darurat.

d. Menjaga Hubungan Diplomatik dengan Negara Lain

Sebagai kepala negara, Presiden bertugas untuk menjaga hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Presiden memiliki kewenangan untuk mengadakan perjanjian internasional, baik itu dalam bidang perdagangan, pertahanan, atau kerja sama internasional lainnya. Perjanjian tersebut hanya dapat disahkan setelah mendapat persetujuan DPR.

e. Menjamin Pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM)

Presiden memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dijalankan di Indonesia. Hal ini termasuk  mendukung pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.

f. Mengambil Keputusan dalam Keadaan Darurat

Dalam keadaan tertentu yang membahayakan negara, seperti ancaman terhadap negara atau bencana alam besar, Presiden memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah luar biasa, termasuk pemberlakuan keadaan darurat, yang dapat mengubah sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku untuk sementara waktu.

3. Tanggung Jawab Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan

Tanggung jawab Presiden tidak hanya mencakup tugas yang tercantum dalam konstitusi, tetapi juga bertanggung jawab kepada rakyat dan negara. Presiden harus bekerja dalam kerangka yang transparan, akuntabel, dan profesional. Presiden harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada rakyat melalui mekanisme yang tersedia, termasuk di hadapan DPR dan MPR. Dalam hal tertentu, Presiden juga bisa dimakzulkan apabila melakukan pelanggaran hukum yang serius, melalui proses yang ketat sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, Presiden Indonesia memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem ketatanegaraan. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden memiliki sejumlah fungsi dan tugas yang penting, mulai dari menjaga keutuhan negara, menyusun kebijakan pemerintahan, hingga menjaga hubungan internasional. Tanggung jawab Presiden terhadap negara dan rakyat juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, penting bagi Presiden untuk menjalankan perannya dengan penuh integritas dan akuntabilitas demi kesejahteraan bangsa Indonesia.