Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia

 

Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia merupakan lembaga negara  yang memiliki peran sangat penting dalam sistem ketatanegaraan negara. MK berfungsi untuk menjaga konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), agar tetap sesuai dengan semangat dan prinsip-prinsip demokrasi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia tidak terlepas dari proses panjang yang melibatkan dinamika politik, sosial, dan hukum. Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia, memastikan supremasi hukum, serta memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.

1. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Sebelum pembentukan Mahkamah Konstitusi, Indonesia tidak memiliki lembaga yang khusus menangani uji materi terhadap Undang-Undang atau sengketa hasil pemilihan umum. Mahkamah Agung (MA) pada masa itu bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa hukum secara umum, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945.

Pada masa awal kemerdekaan, konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial-politik, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan dan amandemen terhadap UUD 1945, yang pada akhirnya memunculkan kebutuhan akan lembaga yang khusus untuk menjaga konsistensi antara hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD 1945.

Proses pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia diawali dengan adanya kesadaran bahwa suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi sangat penting untuk memperkuat sistem hukum dan ketatanegaraan.

2. Amandemen UUD 1945 dan Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia berawal dari amandemen UUD 1945 yang dilakukan dalam empat tahap, mulai dari tahun 1999 hingga 2002. Amandemen tersebut merupakan bagian dari upaya reformasi besar-besaran terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia setelah jatuhnya rezim Orde Baru dan dimulainya era Reformasi.

Pada Amandemen UUD 1945 salah satu perubahan yang signifikan adalah pengakuan terhadap pentingnya lembaga yang berfungsi mengawasi dan menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam pasal-pasal yang diamandemen, khususnya Pasal 24C UUD 1945, diatur mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi yang berfungsi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Pasal 24C UUD 1945  mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga yang independen, dengan kewenangan antara lain:

• Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
• Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara.
• Memutus pembubaran partai politik.
• Memutus perselisihan hasil pemilu.

Amandemen tersebut tidak hanya mengatur mengenai pembentukan MK, tetapi juga memperkuat kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga yang dapat menjaga dan melindungi konstitusi negara.

3. Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Setelah perubahan UUD 1945, langkah selanjutnya adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang disahkan pada 13 Agustus 2003. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kedudukan, kewenangan, dan prosedur pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal ini, pembentukan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjaga dan memastikan agar setiap kebijakan yang diambil oleh negara, baik yang berupa undang-undang maupun kebijakan lainnya, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam UUD 1945.

Pada 7 Oktober 2003, Mahkamah Konstitusi resmi dioperasikan setelah dilakukan pelantikan sembilan hakim konstitusi pertama, yang terdiri dari hakim yang dipilih melalui mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang. Hakim-hakim ini berasal dari jalur Legislatif, eksekutif dan Yudikatif.

4. Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Setelah dibentuk, Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewenangan utama yang berkaitan langsung dengan sistem hukum dan politik di Indonesia. Beberapa peran dan fungsi utama MK antara lain:

• Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945: MK berperan penting dalam menjaga agar setiap undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama presiden tidak bertentangan dengan UUD 1945. MK memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi.

• Memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara: MK juga berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara lembaga-lembaga negara, seperti sengketa antara DPR dengan Presiden.

• Memutus Perselisihan Hasil Pemilu: Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, baik itu pemilu legislatif, presiden, maupun pemilihan lainnya yang berkaitan dengan hasil pemilu yang sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

• Memutus Pembubaran Partai Politik: MK juga dapat memutuskan pembubaran partai politik yang tidak mematuhi prinsip-prinsip dasar negara atau bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

5. Kesimpulan

Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia merupakan salah satu langkah penting dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berkeadilan. Melalui MK, Indonesia dapat menjaga supremasi hukum dan memastikan bahwa setiap kebijakan negara tidak bertentangan dengan UUD 1945. Keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi simbol dari komitmen negara untuk menjaga konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara, serta berperan besar dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.