Sejarah Perkembangan Hukum Ketatanegaraan di Indonesia

 

Sejarah Perkembangan Hukum Ketatanegaraan di Indonesia

Pendahuluan

Hukum ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dan panjang seiring dengan dinamika politik dan sosial yang terjadi di negara ini. Sebagai negara yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara, hukum ketatanegaraan Indonesia tidak lepas dari perubahan konstitusi dan penataan lembaga-lembaga negara yang mencerminkan semangat demokrasi, keadilan, dan keberlanjutan. Artikel ini akan mengulas sejarah perkembangan hukum ketatanegaraan Indonesia, dimulai dari masa penjajahan hingga era reformasi.

1. Masa Penjajahan Belanda (1602–1942)

Pada masa penjajahan Belanda, Indonesia tidak memiliki sistem ketatanegaraan yang otonom, melainkan diperintah secara kolonial oleh pemerintah Belanda. Hukum yang berlaku adalah hukum yang ditetapkan oleh penjajah, yang dikenal dengan hukum kolonial. Pada periode ini, Indonesia tidak memiliki konstitusi yang mengatur negara secara menyeluruh, karena negara tersebut masih berada dalam kekuasaan kolonial.

Pemerintah kolonial Belanda memberlakukan hukum Belanda, yang berlaku bagi orang-orang Eropa dan sebagian kalangan, tetapi bagi pribumi diterapkan sistem hukum adat yang lebih bersifat lokal dan tidak seragam. Meskipun demikian, terdapat pengaruh hukum Belanda yang cukup besar terhadap sistem hukum Indonesia, termasuk dalam hal sistem administrasi pemerintahan dan pengaturan lembaga-lembaga negara.

2. Masa Proklamasi Kemerdekaan dan Pembentukan Negara (1945)

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan ini menandai dimulainya sejarah baru bagi hukum ketatanegaraan Indonesia. Sebagai negara merdeka, Indonesia membutuhkan landasan hukum yang jelas untuk menyusun pemerintahan negara yang sah dan dapat diterima oleh masyarakat internasional.

Untuk itu, pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 disahkan sebagai konstitusi pertama Indonesia. UUD 1945 menjadi dasar hukum yang mengatur pembentukan lembaga negara dan hubungan antar lembaga negara, serta hak-hak dan kewajiban warga negara. Pada periode awal kemerdekaan, hukum ketatanegaraan Indonesia terpusat pada UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi.

UUD 1945 mengatur sistem pemerintahan presidensial dengan pembagian kekuasaan antara eksekutif (presiden), legislatif (DPR), dan yudikatif (majelis hakim). Meskipun pada awalnya ada upaya untuk menerapkan sistem parlementer, akhirnya sistem presidensial yang lebih stabil dipilih.

3. Masa Perubahan Konstitusi (1945–1959)

Periode ini ditandai dengan beberapa perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah penyesuaian konstitusi dengan kondisi politik yang berkembang. Pada tahun 1949, Indonesia kembali berhadapan dengan situasi politik yang memerlukan perubahan dalam struktur pemerintahan. Konstitusi yang awalnya berlaku pada masa kemerdekaan adalah UUD 1945, namun pada tahun 1949, Indonesia menggantinya dengan Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat), setelah Indonesia menjadi negara bagian dalam bentuk negara serikat.

Namun, Konstitusi RIS ini tidak berlangsung lama dan digantikan lagi dengan UUD 1945 setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1950. Pada tahun 1950, Indonesia kembali menggunakan UUD 1945, tetapi dengan beberapa perubahan untuk memperbaiki sistem pemerintahan.

Pada tahun 1959, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia kembali menegaskan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi yang berlaku setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstitusi Sementara 1950. Dekrit Presiden ini mengembalikan Indonesia pada UUD 1945 yang telah disahkan sebelumnya.

4. Masa Orde Baru (1966–1998)

Setelah Presiden Soekarno turun pada tahun 1966, Soeharto mengambil alih kekuasaan dan memulai periode Orde Baru. Masa ini ditandai dengan pemerintahan yang lebih sentralistik, yang mempengaruhi perkembangan hukum ketatanegaraan Indonesia. Meskipun UUD 1945 tetap digunakan sebagai dasar negara, implementasinya banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah Orde Baru.

Pada periode Orde Baru, UUD 1945 digunakan alat untuk memperkuat kekuasaan eksekutif karena ada beberapa rumusan konstitusi yang multitafsir. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang memiliki kewenangan lebih besar, dilakukan untuk menjaga stabilitas politik dan mendukung pemerintahan Orde Baru. Sistem ketatanegaraan pada masa ini lebih banyak menekankan pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, namun dengan kontrol yang ketat terhadap lembaga legislatif dan yudikatif.

5. Masa Reformasi (1998–Sekarang)

Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis politik titik kulminasinya pada lengsernya Presiden Soeharto dan dimulainya era Reformasi. Perubahan besar dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia terjadi setelah reformasi, terutama terkait dengan perubahan UUD 1945 dan penguatan sistem demokrasi. Amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan sejak 1999 s/d 2002, untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Beberapa perubahan penting dalam periode ini antara lain:

• Amandemen UUD 1945 (1999–2002): UUD 1945 diamandemen untuk memperkuat demokrasi dan memperjelas pembagian kekuasaan antara lembaga negara. Amandemen ini juga melahirkan lembaga negara baru, seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, yang bertujuan untuk  memastikan keadilan.
• Pemilu Langsung: Sebelumnya, pemilihan presiden dilakukan oleh MPR, namun pasca-reformasi, Indonesia menerapkan pemilu langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden, yang memperkuat prinsip demokrasi.
• Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Reformasi juga membawa perubahan dalam sistem pemerintahan daerah, dengan memberikan otonomi lebih besar kepada daerah untuk mengelola urusan dalam negeri sesuai dengan prinsip desentralisasi.

Kesimpulan

Sejarah perkembangan hukum ketatanegaraan Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dari masa penjajahan hingga era reformasi. Setiap perubahan yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mencerminkan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi pembentukan negara. Sejak kemerdekaan hingga saat ini, Indonesia terus mengembangkan sistem hukum ketatanegaraan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel.