PERJANJIAN ATAU KONTRAK: PRINSIP DASAR YANG HARUS DIPAHAMI

 

Perjanjian atau kontrak adalah sama meski dalam teori sering dibedakan. Kalau kontrak pasti tertulis, kalau perjanjian bisa tertulis bisa lisan. Hanya saja perjanjian amat sangat lemah jika sewaktu-waktu terjadi sengketa di pengadilan. Lemah dalam hal pembuktian. Dalam kehidupan sehari-har, baik dalam bisnis, pekerjaan, maupun hubungan professional perjanjian atau kontrak memegang peranan yang sangat penting. Setiap kesepakatan yang dibuat bukan sekadar janji moral, tetapi memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang harus ditaati oleh para pihak. Oleh karena itu, memahami prinsip dasar perjanjian dan kontrak menjadi hal yang wajib bagi siapa pun, dan di mana pun berada.

Tulisan ini akan membahas secara komprehensif pengertian, prinsip dasar, isi perjanjian, serta kewajiban pelaksanaan kontrak dengan bahasa yang mudah dipahami dan relevan secara global.

Pengertian Perjanjian dan Kontrak

Secara umum, perjanjian (agreement) adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Ketika perjanjian tersebut memenuhi syarat hukum tertentu, maka ia disebut kontrak (contract).

Dalam praktik internasional, istilah agreement dan contract sering digunakan secara bergantian. Namun intinya sama:
kontrak adalah kesepakatan yang mengikat secara hukum dan wajib dilaksanakan dan ditaati dengan penuh rasa tanggung jawab.

Prinsip Dasar dalam Perjanjian dan Kontrak

Agar suatu perjanjian atau kontrak sah dan memiliki kekuatan hukum, terdapat beberapa prinsip dasar universal yang diakui di berbagai sistem hukum dunia.

1. Prinsip Kesepakatan (Mutual Consent)

Perjanjian harus dibuat atas dasar kesepakatan bebas dari para pihak. Tidak boleh ada paksaan, tekanan, penipuan, atau kekhilafan. Kesepakatan yang tidak murni dapat menyebabkan kontrak batal atau dapat dibatalkan.

2. Prinsip Kecakapan Hukum (Legal Capacity)

Para pihak yang membuat kontrak harus cakap secara hukum, artinya mampu memahami dan bertanggung jawab atas akibat hukum dari perjanjian tersebut.

3. Prinsip Objek yang Jelas (Certain Object)

Setiap kontrak harus memiliki objek atau isi yang jelas, seperti:

• hak dan kewajiban masing-masing pihak;
• barang atau jasa yang diperjanjikan;
• nilai, waktu, dan cara pelaksanaan.

Tanpa kejelasan isi, kontrak berpotensi menimbulkan sengketa.

4. Prinsip Tujuan yang Sah (Lawful Purpose)

Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan:

• hukum yang berlaku;
• ketertiban umum;
• norma kesusilaan.

Kontrak dengan melanggar hukum dianggap dianggap tidak pernah ada.

5. Prinsip Itikad Baik (Good Faith)

Salah satu prinsip terpenting dalam kontrak adalah itikad baik, yaitu kejujuran dan niat tulus dalam:

• membuat perjanjian;
• melaksanakan isi kontrak;
• menyelesaikan sengketa.

Prinsip ini diakui secara luas dalam hukum nasional maupun internasional.

Isi Perjanjian dan Kontrak yang Wajib Dipatuhi

Isi kontrak merupakan inti dari hubungan hukum antara para pihak. Secara umum, kontrak memuat:

• identitas para pihak;
• ruang lingkup perjanjian;
• hak dan kewajiban masing-masing pihak;
• jangka waktu perjanjian;
• sanksi atau konsekuensi pelanggaran;
• mekanisme penyelesaian sengketa.

Setelah ditandatangani, seluruh isi kontrak wajib dipatuhi dan dilaksanakan secara penuh dan bertanggung jawab.

Mengapa Kontrak Harus Dilaksanakan?

Pelaksanaan kontrak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga mencerminkan:

• profesionalisme;
• kepercayaan;
• kepastian hukum;
• stabilitas hubungan bisnis dan social.

Dalam prinsip hukum dikenal asas “pacta sunt servanda”, yang berarti:

setiap perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Konsekuensi Jika Kontrak Tidak Dipatuhi

Pelanggaran kontrak dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, antara lain:

• tuntutan ganti rugi;
• pembatalan kontrak;
• sanksi administrative;
• penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbitrase.

Oleh karena itu, memahami isi kontrak sebelum menyetujuinya adalah langkah yang sangat penting.

Perjanjian dan Kontrak dalam Perspektif Global

Di era globalisasi, kontrak tidak lagi terbatas pada satu negara. Kontrak internasional digunakan dalam:

• perdagangan global;
• investasi;
• kerja sama lintas negara.

Prinsip dasar perjanjian dan kontrak tetap sama, meskipun tunduk pada hukum dan yurisdiksi yang berbeda.

Kesimpulan

Perjanjian dan kontrak adalah fondasi utama dalam hubungan hukum modern. Dengan memahami prinsip dasarnya: kesepakatan, kecakapan, kejelasan isi, tujuan yang sah, dan itikad baik, setiap individu maupun pelaku usaha dapat menghindari risiko hukum dan membangun hubungan yang adil serta berkelanjutan.

Kontrak bukan sekadar dokumen, melainkan komitmen hukum yang harus dihormati dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.